Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 13 Okt 2015 - 17:31:15 WIB
Bagikan Berita ini :

Kata Mantan Menhan, Program Bela Negara Tangkis Paham Radikal

73mahfud-md.jpg
Mahfud MD (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Menteri Pertahanan 2000-2001 era Presiden Gus Dur Mahfud MD mengatakan, program Bela Negara yang akan mencari 100 juta warga akan bermanfaat bagi keamanan negara. Bahkan, negara tidak perlu membentuk detasemen khusus (Densus) dalam menangkal paham radikalisme.

"Kalau kita punya 100 juta atau 10 juta saja militan, mereka mau melakukan apa saja untuk negara maka negara ini kan tak perlu Densus dan macam-macam apalagi sekarang kan banyak muncul radikalisme," ujar Mahfud di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Meski demikian, mantan Ketua MK itu juga menyarankan sebelum program Bela Negara dilaksanakan harus dibuat dahulu aturannya melalui undang-undang agar jelas.

"Implementasinya perlu undang-undang sesuai substansinya apa, kalau kalau sudah menyangkut anggaran besar maka perlu undang-undang.karena setiap anggaran itu kan perlu persetujuan DPR. Lalu materinya apa, kalau materinya belum ada di undang-undang sebelumnya maka juga perlu undang-undang sendiri, maka kita pelajari dulu apa sih materinya," jelasnya.(yn)

tag: #bela negara  #paham radikal  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...