JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha heran dengan kegaduhan internal pemerintah soal ijin PT Freeport Indonesia (Freeport). Sebab, kesimpangsiuran itu malah membuat masyarakat bingung.

Untuk itulah Satya yang juga politisi Partai Golkar ini minta Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi segera mencari jalan keluar. Selain itu diharapkan juga segera menentukan sikap agar masyarakat tidak berspekulasi.

"Kabinet sekarang harus mencari jalan keluar. Ini kabinet kerja, bukan kabinet bicara. Selesaikan segera renegoisasinya (Freeport-red), daripada harus ribut sana-sini," ujar Satya Widya Yudha dalam sebuah diskusi, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Satya juga mengingatkan bahwa kegaduhan dalam pemerintahan bukan hanya terkait dengan perpanjangan kontran Freeport, namun juga banyak ketentuan UU Minerba yang dilanggar oleh perusahaan asal Amerika itu.

"Kalau kita lihat ini secara komprehensif, harusnya ini jadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah, bukan malah meributkan karena ada beberapa elemen-elemen hukum yang terlanggar seperti UU Minerba," pungkasnya.

Seperti diketahui terjadi perdebatan sengit antara Menko Maritim dan SDA Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait perpanjangan ijin Freeport. Rizal tak setuju perpanjangan yang sudah diberikan kampu hijau Sudirman.

Belakangan, Sudirman mengungkapkan perpanjangan ijin Freeport atas arahan dan sepengetahuan Presiden Jokowi. Hanya saja Jokowi justru mengatakan belum ada persetujuan perpanjangan ijin Freeport. Namun baru dibahas.

Kontrak Freeport sebagaimana tertuang dalam Kontrak Karya (KK) yang diteken 1991 akan berakhir 2021. Perusahaan yang menambang tembaga dan emas di Papua itu berharap bisa memperpanjang kontrak hingga 2041.(ris)