Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Rabu, 21 Okt 2015 - 18:02:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Nilai TP4 Pemborosan, ICW: Copot Jaksa Agung

43eson_yuntho.jpg
Emerson Yuntho (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aktivis Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan serta Pembangunan (TP4) di Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan program pemborosan uang negara.

Menurut dia, TP4 justru akan mengulang program pembentukan Satgasus Kejagung yang dinilainya tidak efektif.

"Contoh saja Satgasus yang dibentuk Januari 2015 oleh Kejagung, hasilnya tidak memuaskan. Lebih ke pencitraan semata. Inilah efek Jaksa Agung yang berasal dari politisi," ujar Emerson.

Emerson memprediksi, TP4 hanya sebagai alat pencitraan. Karena jika diperhatikan, kerja kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi tak mampu memenuhi harapan masyarakat.

"Jadi TP4 pastinya bagian dari upaya pencitraan ditengah isu reshuffle Jaksa Agung," jelasnya.

Karena itu, Emerson menegaskan bahwa pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Ia mengharap Jokowi bisa realistis atas kinerja Kejaksaan dibawah kepemimpinan Prasetyo yang terbilang buruk.

"Politisi tidak pantas menjabat pimpinan penegak hukum. Copot Jaksa Agung HM Prasetyo dan benahi kejaksaan secara total," ucapnya.

Seperti diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo dengan jajarannya akan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan serta Pembangunan (TP4) yang sudah disahkan hampir sebulan lalu. Bahkan, tim ini oleh Kejaksaan Agung dinyatakan sudah melakukan pemetaan di 6 Kementerian dan Lembaga, ‎ yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian dan BUMN PLN.(yn)

tag: #kejagung  #tp4  #jaksa agung  #icw  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...