Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Minggu, 25 Okt 2015 - 19:43:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Kader Parpol Pendukungnya Banyak Terjerat Korupsi, Citra Pemerintah Jokowi Rusak

40Korupsi-ist.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Banyaknya kader partai politik pendukung pemerintah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai merusak citra antikorupsi yang saat ini dibangun oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini kan politik pencitraan. Dengan ditangkapnya maka akan jelek citranya," ujar peneliti LIPI Siti Zuhro saat dihubungi TeropongSenayan, Minggu (25/10/2015).

Menurut Siti, maraknya kader partai politik yang terjerat tindak pidana korupsi karena sistem tata negara yang dibangun Indonesia memiliki peluang perselingkuhan antara birokrasi dengan politik, politik dengan hukum.

Untuk itu, ia berharap penegakan hukum harus dijalankan dengan tegas agar perselingkuhan-perselingkuhan tersebut.

"Memang sistem kita memberikan peluang adanya perselingkuhan antara birokrasi dengan politik, politik dengan hukum. Maka harus ditegakkan hukum," ungkapnya.

Seperti diketahui tiga kader partai politik telah ditetapkan tersangka oleh KPK yaitu Anggota DPR RI dari PDI-Perjuangan Adriansyah, Sekjen DPP Partai NasDem sekaligus Anggota DPR RI Patrice Rio Capella dan terakhir Anggota DPR RI dari fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo.(yn)

tag: #pemerintah jokowi  #parpol korupsi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Akademisi: Proyek Jalan Trans Halmahera Menguntungkan Perusahaan Tambang, Bukan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan ...
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...