Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Jumat, 30 Okt 2015 - 12:57:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Abaikan Usulan Fraksi, RAPBN 2016 Bakal Tersandera?

69apbn1.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR hari ini, Jumat (30/10/2015) menggelar Sidang Paripurna untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Hingga jam 11.30, pembahasan RAPBN dalam rapat Paripurna belum juga usai. Dan akhirnya diskors karena terbentur waktu salat Jumat.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mat Nasir memprediksi pembahasan RAPBN 2016 akan berlangsung alot. Pasalnya, kendati sembilan Fraksi dimungkinkan menerima tetapi mereka menyertakan sejumlah catatan.

"Kalau tadi saya baca laporan Banggar tidak akan alot. Kecuali pemerintah menolak catatan-catatan Fraksi dan Komisi. Kalau menolak pasti akan alot," ujar Nasir kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Nasir menyampaikan bahwa munculnya berbagai catatan dari sejumlah Fraksi tersebut karena menilai anggaran yang diajukan pemerintah tidak logis.

"Itu karena gara-gara penyerapan pemerintah itu nggak ada yang maksimal. Penyerapan APBN 2015, rata-rata semua dibawah 50 persen. Nah, pada saat mereka mengajukan pagu anggaran, mereka minta nambah. Secara logika, bagaimana kamu minta nambah kalau kemaren saja kamu bisa serap 40 persen itu per komisi. Sedang untuk keseluruhan negara itu hanya bisa serap 30 persen dari berapa ribu triliun kan. Itulah sama temen di Komisi dan Fraksi-fraksi dipertanyakan. Pada dasarnya APBN 2016 semua fraksi setuju dengan catatan. Hanya Gerindra yang tidak setuju," ungkapnya.(yn)

tag: #banggar-dpr  #rapbn2016  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...