Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Jumat, 30 Okt 2015 - 16:56:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Mengapa Rakyat Disuruh Mensubsidi Pertamina?

60Kardaya Warnika-1.jpg
Kardaya Warnika (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA --"Sejak kapan rakyat disuruh menanggung subsidi? Mengapa rakyat disuruh mensubsidi PT Pertamina?," ujar Kardaya Warnika, anggota Fraksi Partai Gerindra dalam sidang paripurna DPR, Jumat (30/10/2015).

Kardaya ketika itu sedang menyampaikan interupsinya dalam sidang yang sedang membahas RAPBN 2016. Dia mengungkapkan pandangannya mengritik kebijakan pemerintah yang enggan menurunkan harga BBM.

Padahal, menurut Kardaya, hampir diseluruh negara saat ini sedang memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk menikmati harga BBM yang turun akibat menurunya harga minyak mentah dunia.

"Saat ini harga BBM dengan RON 92 di Malaysia saat ini harganya Rp 6000 an per liter. Seharusnya harga BBM jenis Premium di Indonesia bisa lebih rendah," papar Kardaya yang juga Ketua Komisi VII DPR RI.

Pada kesempatan itulah Kardaya mengungkapkan kejengkelannya atas sikap pemerintah. Lantaran pemerintah berasalan jika harga BBM diturunkan maka PT Pertamina akan merugi.

Atas alasan pemerintah itulah Kardaya berkesimpulan bahwa dengan harga BBM selama ini maka rakyat telah mensubsidi PT Pertamina. Logika inilah yang dipersoalkan Kardaya karena pemerintah tidak transparan penggunaan subsidi.(ris)

tag: #rapbn2016  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...