Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 30 Okt 2015 - 20:40:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Pasrah, Jokowi Utus Luhut Sampaikan Rela PMN Dicabut dalam RAPBN 2016

86Fadli Zon-1.jpg
Fadli Zon (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Seluruh fraksi, termasuk Fraksi PDIP, keberatan atas pos Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN 2016. Penolakan terpapar dalam sidang paripurna ke 9 DPR RI, Jumat (30/10/2015).

Pemerintah tampaknya pasrah. Bahkan Presiden Jokowi mengutus khusus Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk menemui dan meloby pimpinan DPR RI di gedung DPR RI saat sidang paripurna berlangsung.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pertemuan antara Menkopolhukam Luhut Panjaitan dengan pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa pemerintah tidak masalah jika PMN dicabut dari RAPBN 2016.

"Pada intinya pemerintah tidak keberatan jika PMN dicabut. Enggak ada deal, kita berbicara hal yang fundamental untuk instiusi kita," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Fadli memastikan meski pemerintah sepakat agar PMN dicabut tidak ada deal diantara kedua institusi negara tersebut. "Tidak ada deal apa-apa," tegas Fadli yang tampaknya menekankan hal itu dengan sungguh.(ris)

tag: #rapbn2016  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

KPK Geledah Kantor Sekjen DPR Indra Iskandar

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 30 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --KPK menggeledah Kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Indra Iskandar pada Selasa siang (30/4). Hal ini dibenarkan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri penggeledahan ...
Berita

Partai Nasdem Klaim Kehilangan Satu Kursi DPR Akibat Pengelembungan Suara

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Partai Nasdem mengaku kehilangan satu kursi DPR RI di salah satu daerah pemilihan (Dapil) akibat penggelembungan suara. Hal itu disampaikan anggota tim kuasa hukum partai ...