Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Minggu, 01 Nov 2015 - 09:33:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Ingin Gabung ke TPP, Heri Gunawan: Ini Jalan yang Sesat

64jokowi-brookings.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : setkab.go.id)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan menenggarai ada yang ganjil dalam kunjungan singkat Presiden Jokowi Widodo ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

"Kuat dugaan, Presiden Joko Widodo sengaja mempersingkat kunjungan itu karena misi utamanya telah ditunaikan, yaitu keinginan untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP)," kata dia saat dihubungi, Minggu (1/11/2015).

Menurutnya, dukungan Jokowi untuk bergabung dalam TPP dapat mengancam kepentingan nasional.

"Bagaimana tidak? Untuk diketahui, TPP (sebelumnya bernama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership/TPSE) adalah skema liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang komprehensif, terjadwal, dan mengikat. Bahkan, TPP disebut-sebut lebih progresif karena mencakup isu-isu WTO-Plus," tandas dia.

Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa langkah Jokowi tersebut sangat tidak tepat karena akan berdampak pada pendapatan negara.

"Ini adalah jalan yang sesat. Dengan bergabung ke TPP, Indonesia akan diikat dengan kewajiban mereduksi tarifnya hingga mencapai 0 persen pada semua pos tarif di semua sektor, termasuk sektor sensitif seperti kesehatan, asuransi, dan jasa keuangan," tegas dia.

Indonesia juga wajib menerapkan kebijakan pengurangan biaya transaksi perdagangan, kebijakan kompetisi, government procurement, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kebijakan investasi, tambahnya.

"Seluruh klausul itu berbahaya dan merusak. Kebijakan kompetisi, misalnya, pada dasarnya adalah upaya memberikan status national treatment kepada pengusaha-pengusaha asing yang hendak masuk ke dalam perekonomian nasional, Dengan kata lain, mereka akan diperlakukan sama dengan pengusaha demestik, termasuk dalam proses-proses tender pemerintah," ungkapnya.

Terlepas TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas berstandar sangat tinggi, terang Heri, justru hal itu kini dipandang luas sebagai alat politik dan ekonomi AS.

"Bahkan, dalam draft rahasia TPP yang pernah bocor ke publik tahun 2013, disebutkan bahwa TPP tidak lain merupakan kontrol korporasi atas berbagai sektor kehidupan manusia," tukas dia.(yn)

tag: #jokowi  #tpp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 SOKSI
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Arsul Sani
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Syaifullah Tamliha
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita
Kasus Jiwasraya

Mengaku Tak Pernah di BAP, Pengacara Benny Tjokro Protes Terhadap Saksi yang Dihadirkan JPU

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 15 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro menyampaikan protes terhadap seorang saksi yang mengaku tidak pernah diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan ...
Berita

PKS: Belanja APBN 2021 Harus Efektif Usai Terdampak Resesi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR, Ecky Awal Mucharam, menilai rancangan RUU APBN Tahun 2021 yang dibacakan oleh Presiden dalam sidang tahunan MPR kemarin (14/8) ...