Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 13 Des 2015 - 10:29:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Nasionalisasi Freeport, Jalan Panjang Membebaskan Perbudakan

42diskusi-tebet.JPG
Suasana Diskusi di Warung Komando, Tebet (Sumber foto : Mandra Pradipta/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kegaduhan politik Indonesia selama beberapa bulan terakhir yang disumbangkan oleh pro dan kontrak soal kontrak karya Freeport di Papua menuai keprihatinan bagi semua kalangan.

Untuk itu, Pemuda Muslimin Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan perpanjangan kontrak Freeport yang sudah berlangsung puluhan tahun.

"Situasi politik saat ini dimana para elit politik saling menjatuhkan sampai hampir menutup mata bahwa disaat mereka saling berperang, ada rakyat yang hampir mati kelaparan di Papua," kata Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Muhtadin Sabilly dalam diskusi bertajuk 'Keniscayaan Nasionalisasi Dibalik Sengkarut Freeport' di Warung Komando, Tebet, Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Lebih jauh, Muhtadin menilai kalau situasi seperti ini sama seperti perbudakan terhadap individu, masyarakat, dan negara Indonesia bila kontrak karya Freeport masih tetap akan diperpanjang.

"Pemuda muslimin menyadari bahwa upaya menasionalisasikan Freeport adalah upaya melepaskan perbudakan yang sesuai dengan al Quran surat Al Balad ayat 10 sampai 13," ungkapnya. (mnx)

tag: #kontrak-karya-freeport  #pt-freeport  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Dukung Pelaku Ekraf, Puan Hadiri Peluncuran Lini Busana Wastra Nusantara Ivan Gunawan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 05 Agu 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri acara peluncuran lini fashion wastra nusantara baru bertajuk NusaNova yang diinisiasi desainer ternama, Ivan Gunawan. Kehadiran Puan ...
Berita

Komisi Kejaksaan Sebut Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Penanganan Sebuah Perkara

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisioner Komisi kejaksaan Republik Indonesia Nurokhman mengaku perlu adanya keterbukaan informasi ke publik tentang bagaimana penanganan sebuah perkara oleh institusi ...