Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Selasa, 05 Jan 2016 - 22:23:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Romahurmuziy: Tindakan Menteri Yuddy Bikin Gaduh

51Yuddy_Chrisnandi.jpg
Yuddy Chrisnandi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengomentari laporan penilaian kinerja para menteri kabinet yang dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN/RB) Yuddy Chrisnandi.

Romi mengatakan, seharusnya seorang menteri tidak perlu melakukan evaluasi terhadap kerja sesama anggota menteri kabinet.

"Menteri jangan menilai evaluasi kepadanya. Bekerja saja dan lakukan yang terbaik bagi negara. Biarlah presiden yang menilai bagaimana yang terbaik," ujar Romi di lokasi acara Harlah PPP ke 43 di gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (5/1/2015).

Kendati demikian, anggota DPR RI tersebut mengaku, dirinya akan tetap menghargai langkah yang dilakukan Menpan/RB. Tentunya memiliki maksud untuk mengoreksi kerja para menteri dalam membantu kerja presiden.

Lebih lanjut Romi menyatakan bahwa hasil laporan penilaian kerja menteri versi Menpan/RB tidak bisa dicerna publik sebagai ukuran untuk melakukan reshufle. Karena, persoalan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi siapapun.

"Tentu hasilnya alangkah lebih baik jika dikembalikan ke presiden sebagai pihak yang berhak untuk menindaklanjuti hasil itu supaya tidak menimbulkan kegaduhan," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota kabinet asal PPP Menteri Agama Lukman Syaifudin mendapatkan nilai hasil B dari hasil laporan penilaian kerja Menteri Menpan/RB. Menanggapi hal itu, Romi mengomentarinya dengan dingin.

"Bagi kami, bahwa pak Lukman sebagai kader PPP mendapatkan nilai B, itu adalah masukan kepada yang bersangkutan untuk bekerja lebih baik lagi. Tetapi itu bisa jadi latar lembaga berbeda-beda. Karena parameternya berbeda-beda, karena itu sekali lagi terlepas dari upaya transparansi yang coba dilakukan oleh Kemenpan/RB, baik dilakukan ke depan, rapor tersebut sebaiknya diserahkan ke presiden di bidang eksekutif agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ucapnya.(yn)

tag: #kemenpanrb  #reshuffle-kabinet  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...