JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani Kiemas, mengatakan bahwa revolusi mental di kalangan pers diperlukan guna meningkatkan kompetensi insan pers.

Menurutnya, yang paling sering menjadi korban dari pemberitaan yang keliru adalah keluarga.

"Saya melihat sendiri di lingkungan yang dekat dengan saya bagaimana berita yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalisme menghancurkan kehidupan seseorang dan keluarganya," kata Puan, ketika menerima Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).

Menurut dia, keluarga adalah pihak sering kali menjadi korban dari pemberitaan yang hanya mengedepankan kehebohan dan tidak didasarkan pada fakta yang jelas, atau politisasi.

Dalam pergaulan dengan jurnalis di lapangan, tambah Puan Maharani, masih sering ditemukan jurnalis yang terlihat tidak menguasai persoalan dan asal mengajukan pertanyaan.

Tanpa bermaksud mengecilkan upaya jurnalis dalam menjalankan profesi, Puan Maharani mengatakan, seharusnya perusahaan media perlu memperhatikan tingkat kompetensi jurnalis yang diturunkan ke lapangan.

Ketua Panitia HPN 2016, Teguh Santosa, mengatakan peningkatan kualitas jurnalisme merupakan salah satu perhatian utama komponen pendukung dan Panitia HPN 2016.

Peringatan HPN 2016 akan diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 9 Februari.

"Kondisi yang Ibu Menko sampaikan menjadi perhatian kami. HPN 2016 seperti sebelum-sebelumnya juga dimaksudkan sebagai kesempatan bagi masyarakat pers Indonesia mengevaluasi diri dan memperkuat komitmen guna meningkatkan kompetensi," ujar Teguh.

Dia menambahkan bahwa salah satu diskusi yang akan digelar di arena HPN 2016 bertema "Revolusi Mental Pers Indonesia Menuju Pers Profesional dan Sejahtera".

Ketua Bidang Konvensi HPN 2016, Chelsia Chan, mengatakan bahwa masyarakat pers Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu wartawan dan kualitas jurnalistik yang dihasilkan.

Sejak beberapa tahun terakhir ini berbagai organisasi profesi dan lembaga pendidikan bekerja keras menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan. Organisasi dan lembaga pendidikan ini telah diverifikasi Dewan Pers untuk menyelenggarakan uji kompetensi.

"Dari sekitar 80 ribu wartawan di Indonesia, baru sekitar 14 ribu yang sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Ini pekerjaan besar untuk kita semua," ujar Chelsia Chan. (Icl)