JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, ketergantungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap utang luar negeri menandakan rapuhnya pondasi perekonomian bangsa.

Tentu saja, lanjut dia, kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan manakala Indonesia dihadapkan pada saat terjadi resesi global.

"Rentannya Indonesia terhadap gejolak perekonomian global karena selama ini Indonesia sangat tergantung pada pendanaan dari luar negeri," kata dia pada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Lebih lanjut, Heri juga mengingatkan bahwa meski pun secara fundamental kondisi perekonomian Indonesia terbilang cukup baik, pemerintah tidak boleh menyepelekan kondisi perekonomian nasional di tahun 2016 ini.

Paling tidak, kata dia, ada beberapa hal yang mesti pemerintah waspadai dalam menghadapi pergerakan ekonomi di tahun ini.

"Pertama, pemerintah perlu mencermati nilai tukar rupiah yang kembali terdepresiasi setelah melemah 11 persen pada 2015. Pelemahan nilai tukar rupiah itu memberi dampak pada kurangnya minat investasi," terang dia.

Selain itu, kata dia, yang tak kalah pentingnya lainnya adalah pemerintah perlu memberi perhatian serius pada utang luar negeri (ULN) swasta Indonesia tahun 2015 sebesar USD 167,5 miliar.

"Ini yang harus diperhatikan Jokowi, kenapa utang swasta jauh lebih tinggi dari utang luar negeri pemerintah? Utang itu akan memberi tekanan berat pada nilai tukar rupiah ketika The Fed menaikkan suku bunganya," tandas dia.

Tak hanya itu, ujarnya, Pemerintah perlu memberi perhatian serius pada capital outflow investor asing di pasar saham Indonesia yang mencapai Rp 2,32 triliun.

"Ini jauh lebih tinggi dari capital outflow Filipina sebesar Rp 596,7 miliar. Ini mengindikasikan negatifnya persepsi dan kepercayaan pasar," tandas dia.

Untuk itu, Heri menyatakan, pemerintah harus berhati-hati terhadap capital inflow di pasar obligasi. Sepanjang Januari 2016 saja, investor asing mencatatkan total capital inflow ke Indonesia sebesar Rp 18,95 triliun, tambah Heri.

"Angka itu melampaui capital inflow investor asing di Malaysia sebesar Rp 10,32 triliun, Filipina Rp 8,68 triliun, dan Thailand Rp 15,72 triliun," ungkap dia.

Selain soal tersebut diatas, Heri juga mengingatkan agar kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) harus dikelola dengan kehati-hatian penuh.

"Tercatat, kepemilikan asing pada SBN yang dapat diperdagangkan meningkat dari Rp 558,65 triliun pada 4 Januari 2016 menjadi Rp 576,58 triliun pada 28 Januari 2016," terang dia.

Untuk itu, Intervensi pasar yang dilakukan BI harus dikontrol ketat mengingat cadangan devisa yang terus menipis dan adanya potensi distorsi di pasar uang, tegas dia.

Penurunan harga minyak dunia yang menembus angka USD 30/barrel juga menjadi sinyal kuat bahwa APBN 2016 harus segera dikoreksi.

"Seluruh asumsi yang dibangun harus segera dikoreksi. Jika tidak, maka seluruh target ekonomi nasional bisa macet, bahkan terancam tidak terlaksana," pungkas Heri.(yn)