JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Suhardi meminta, pemerintah dapat mengantisipasi dampak dari rencana gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Panasonic Holdings.

Zulfikar begitu ia disapa menyebut, bahwa PHK yang terjadi di Panasonic Holdings harus dapat menjadi peringatan bagi pemerintah.

“Pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak PHK di Panasonic Holdings. PHK ini harus menjadi warning atau peringatan,” kata Zulfikar, Rabu (14/05/2025).

Lebih lanjut, Zulfikar mendukung penuh, langkah pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang telah melakukan sejumlah upaya untuk menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor.

Pemerintah sendiri berupaya menjaga investasi elektronika melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah Indonesia sendiri juga gencar menarik investasi baru di sektor elektronik tanah air.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah tersebut,” tegas Zulfikar.

Secara khusus, Zulfikar mengingatkan, untuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi harga mati bagi Indonesia. Menurut Zulfikar, TKDN merupakan penguat bagi kekuatan industri RI saat ini.

“TKDN ini sudah menjadi harga mati bagi kita dan tidak boleh ada yang bisa mengubah apapun terkait TKDN ini, karena menjadi penopang kekuatan untuk industri kita juga,” tegasnya lagi.

Legislator asal Sulawesi Barat atau Sulbar ini berharap, pemerintah juga dapat terus memberikan pelatihan tenaga kerja kepada masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Zulfikar ingin pemerintah terus berupaya melakukan reindustrialisasi, peningkatan dan memperkuat iklim usaha hingga optimalisasi hilirisasi sumber daya alam guna membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Negara harus hadir untuk rakyatnya,” tandas Zulfikar.