Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 04 Feb 2016 - 14:32:33 WIB
Bagikan Berita ini :

Gerindra: Jokowi Tak Usah Malu Hentikan Proyek Kereta Cepat

21jokowi.jpeg
Presiden RI Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Partai Gerindra meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini masih menemui masalah pada proses perizinan.

Bahkan, Partai Gerindra mengharapkan agar Jokowi tidak perlu malu untuk menghentikan proyek tersebut meskipun sudah ada peletakan batu pertama.

"Proyek ini sebaiknya dihentikan saja. 60 triliun sebaiknya digunakan untuk invest yang lebih produktif. Gerindra inginkan agar Presiden tidak perlu malu walaupun sudah letakan batu pertama untuk selamatkan anggaran negara untuk hentikan proyek ini," kata Sekjend Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Lebih jauh, Muzani mengungkapkan bahwa ada yang disembunyikan oleh pemerintah terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dimana, keputusan tiap kementerian berbeda perihal izin pembangunan, mulai pembebasan lahan dan infrastruktur kereta cepat.

"Dulu menteri terkait bilang b to b. Sekarang kita tau anggaran itu harus dapat jaminan dari APBN. Kalo terjadi proyek maka akan bebani anggaran negara," jelasnya. (mnx)

tag: #dpr  #partai-gerindra  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
IDUL ADHA 2026 M LOKOT N
advertisement
IDUL ADHA 2026 AHMAD NAJIB
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...