JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejauh ini, Pemerintahan Jokowi telah melansir 10 paket kebijakan ekonomi. Namun, sebagian pihak menilai paket kebijakan itu tidak efektif, dan sering menjadi sumber masalah baru. Salah satunya menjadi penyebab gelombang PHK.

Demikian disampaikan Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra menanggapi dikeluarkannya paket ekonomi jilid X oleh pemerintah baru-baru ini.

Menurutnya, paket ekonomi itu belum maksimal mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, seperti beras dan daging yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia ataupun kartel.

"Padahal, kita semua tahu, bahwa barang pokok tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar. Inflasi yang tinggi itu pada gilirannya menggerus daya beli rakyat," ujar dia kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (13/02/2016).

Tak hanya itu, lanjut dia, paket ekonomi itu belum menjamin kemudahan akses atas sumber permodalan dan pembiayaan UMKM.

"Pelaku UMKM masih menemui sejumlah kendala di lapangan, terutama yang terkait dengan administrasi dan agunan yang seringkali jadi keluhan pelaku UMKM," ungkap dia.

Selain itu, Paket ekonomi jilid X belum maksimal dalam menggenjot kinerja investasi langsung yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja riil, terang dia.

"Lebih jauh, ada paradoks pada masuknya investasi asing selama ini. Investasi asing masuk, tapi serapan tenaga-tenaga kerja turun. Mengapa? Bukankah itu paradoks? Mestinya, investasi asing yang masuk itu bisa menciptakan lapangan kerja riil. Kalau tidak ada efek positif, buat apa? Apalagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) makin lebar. Naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu," sindir dia.

"Paket ekonomi itu belum mampu menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8%. Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80%," tambah dia.(yn)