JÀKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Masuknya Parlemen Indonesia dalam beragam deklarasi dunia bertujuan agar parlemen di masing-masing negara bersiap untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap situasi dan kebijakan di level nasional.

Hal ini setidaknya ditegaskan dalam Deklarasi Hanoi yang diadopsi pada pertemuan IPU ke-132, di Ha Noi, Vietnam, Maret, 2015.

Demikian hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan saat menanggapi peran parlemen dalam menghadapi pembangunan nasional dan perkembangan global.

Di Indonesia, kata dia, langkah tersebut ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang selanjutnya akan mengeksaminasi lebih dalam proses-proses yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Adapun, lanjut anggota BKSAP ini, Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nantinya di bawah naungan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

"Pembentukannya menggunakan dasar hukum UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Peraturan DPR RI No 1/2014 dan perubahannya tentang Tata Tertib DPR, ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI ini pada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (09/03/2016).

Nantinya, lanjut dia, Panja memfokuskan diri pada bagaimana dan apa yang perlu diperkuat oleh Indonesia dalam kontribusinya terhadap pengembangan-pengembangan indikator tersebut melalui ketiga fungsi yang dimilikinya (Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan).

Selain itu, terang dia, Panja juga akan menitikberatkan pada penguatan mekanisme keterlibatan sejak dini DPR atas isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Panja berharap bahwa akan ada sebuah mekanisme bersama yang dapat dibentuk antar pemangku kepentingan (Pemerintah, DPR, Masyarakat Sipil, Dunia Usaha dan lain sebagainya) untuk memperlancar formulasi, implementasi hingga pengawasan dari kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujar dia.

Selain itu, Panja juga secara kelembagaan akan memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sekaligus berupaya memetakan rancangan legislasi apa saja yang secara substansial dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sambung dia.

Seperti diketahui, kata dia, Panja beranggotakan 27 orang lintas-fraksi, lintas-komisi dengan tujuan untuk mendukung perwujudan dan pencapaian seluruh target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran para anggota parlemen terkait isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),

Tak hanya itu, lanjut dia, panja juga akan memonitor pencapaian dan memberikan saran terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara reguler serta memperjuangkan anggaran dan legislasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Panja juga memegang peran sebagai gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RI dalam berbagai kerja sama nasional dan internasional mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata dia.

Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) telah melakukan berbagai peran aktif dalam diplomasi parlemen di berbagai forum antar-parlemen, aktivitas nasional dan lokal, pengkajian, pengayaan data dan informasi dari berbagai kawasan.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, Panja dengan ini memberikan sejumlah rekomendasi baik bagi pemerintah maupun DPR untuk mensukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Paling tidak, kata dia, ada 12 Rekomendasi Panja, diantaranya adalah tentang ; Pemerintah harus merespon aktif terhadap beragam agenda legislasi di DPR yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan sejalan dengan RPJMN.

Meski pengesahan RUU menjadi domain DPR, akan tetapi proses pembahasannya memerlukan partisipasi aktif dari Pemerintah, imbuh dia.

"Tanpa peran aktif Pemerintah dalam tahap pembahasan RUU apalagi dalam RUU yang diajukan Pemerintah DPR tidak dapat menciptakan produk legislasi terbaik yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat," tandas dia.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas-sektoral di tingkat pusat dan di tingkat daerah, kementerian/lembaga, agar tidak ada program-program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berjalan sendiri-sendiri.

"Penguatan koordinasi ini merupakan persyaratan utama agar tujuan-tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat tercapai karena ke-17 tujuan dalam SDGs memerlukan keterlibatan kolegial dari beragam pemangku kepentingan terutama Pemerintah

Pemerintah agar memasukkan isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam dunia pendidikan termasuk ekstrakurikuler.

Terutama pendidikan sejak dini. Karena penerima manfaat pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah manusia terutama generasi mendatang," ungkap dia.

Selain itu, Pemerintah harus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam beragam aspek pemilihan pejabat publik dan negara, termasuk dalam hal pemilihan pemimpin baik nasional maupun lokal (Pilpres dan Pilkada), ujar dia.

"Upaya ini dapat dilakukan di antaranya dengan memasukkan unsur wawasan pembangunan berkelanjutan dalam debat publik Pemilu (Pilpres/Pilkada), ataupun dalam proses uji kelayakan pemilihan pejabat. Pemerintah harus aktif menjaring aspirasi agar masing-masing daerah dapat menentukan prioritas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di daerah dan juga tentukan prioritas nasional sesuai kepentingan nasional," ujar dia.

Menurutnya, Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat bergantung kepada para pemangku kepentingan termasuk di daerah. Penentuan indikator-indikator yang bergantung aspirasi dan kepentingan nasional juga mesti memperhatikan aspirasi daerah.

Selain itu, kata dia, Pemerintah perlu memperjelas peran swasta dalam konteks pembangunan berkelanjutan terutama dalam memberdayakan kemitraan publik dan swasta.

Untuk itu, kata dia, Ketersediaan regulasi yang jelas, baik dalam hal insentif maupun teknis kemitraannya sangat dibutuhkan. Inovasi dibutuhkan untuk memobilisasi sumber daya dalam mensukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sambung dia.

"Hal ini juga dilakukan untuk mendorong sektor swasta agar menetapkan kebijakan perusahaan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan," tandas dia.

Realitas yang kemudian terjadi adalah masih jauhnya dari harapan dari tujuan pembangunan berkelanjutan, meskipun Indonesia telah merumuskan berbagai langkah strategis, ujar dia.

Menurutnya, Banyaknya kasus pembangunan yang bergeser dari berkelanjutan menunjukkan adanya kelemahan di berbagai sektor, dimana yang paling mendasar adalah persoalan manusia yang tercermin pada kepemimpinan di berbagai lapisan.

"Jika kita tinjau dari apa yang dihasilkan dalam pembanguan di negeri ini masih banyak pembangunan yang berorientasi pada kepentingan sekelompok golongan tertentu yang berakibat lalainya pada keberadaan ekosistem dan kurangnya pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat banyak," ungkap dia.

Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa dirinya berharap rekomendasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang nantinya akan lebih disempurnakan dapat memberikan dorongan kepada pemerintah dan pelaku bisnis/pembangunan dalam memenuhi janjinya guna membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditorehkan dalam dasar negara pada sila kelima. (Icl)