JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih memilih jalur independen, lantaran ia menyebutkan bahwa jika lewat partai politik harus ada mahar ke Parpol Rp 100-200 miliar.

Menangapi hal ini, Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, pernyataan Ahok itu mungkin saja sesuai dengan pengalaman orang nomor satu di DKI tersebut.

Namun, tegas dia, tidak semua Parpol mematok tarif bagi para calon yang diusungnya.

"Pengalaman Ahok dengan Parpol sebelumnya gak bisa dijadikan dasar untuk kemudian Ahok membuat kesimpulan bahwa semua Parpol berlaku seperti itu dalam mahar," kata Dadang kepada TeropongSenayan, Minggu (13/3/2016).

Hanura sendiri, kata Dadang tidak mengenal adanya mahar.

"Kita mendorong pemerintahan yang bersih dan tegas, melepaskan beban para calon pemimpin dari hal-hal yang idak perlu," katanya.

Namun anggota Komisi X DPR RI ini menilai, dipilihnya jalur independen untuk Pilgub DKI Jakarta oleh Ahok telah keluar dari garis demokrasi.

"Bagaimanapun dalam sistem demokrasi yang kita anut tidak bisa menafikan eksistensi Parpol. Untuk Jakarta memang ada kondisi khusus yang tidak bisa kita generalisir untuk kondisi nasional. Jakarta dinamika politiknya complicated sehingga ada sebagian masyarakat yang memang mulai meragukan integritas partai," cetusnya.

Tapi, kata pria kelahiran Bandung ini, kondisi Ibu Kota seperti sekarang tidak ada salahnya jadi bahan introspeksi bagi Parpol kedepanya.(yn)