JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Hanura Erik Satrya Wardhana mengatakan proyek-proyek yang ada di Jakarta termasuk proyek reklamasi jika bertentangan dengan Undang-Undang harus dikoreksi terlebih dahulu.
"Proyek-proyek yang bertentangan UU menurut saya harus dikoreksi. Bagaimana koreksinya entah dengan cara menghentikan dulu, atau harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya," ujar Erik di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BAP) alias Ahok memberikan izin proyek reklamasi di kawasan Pluit, Jakarta Utara oleh pengembang properti PT Agung Podomoro Land Tbk (APL).
Pantai Utara DKI Jakarta itu merupakan wilayah yang strategis, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kementreian Kelautan dan Perikanan harus dilibatkan. Namun, Ahok memberikan izin tersebut tanpa melibatkan pemerintah pusat. (iy)
