JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Isnur, menilai kasus operasi tangkap tangan anggota DPRD Jakarta, Muhammad Sanusi bisa dikembangkan lebih jauh. Menurutnya OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pembuatan Perda Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil itu bisa banyak tersangka lain.

"OTT ini ada pengembangannya seperti kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, saya berharap KPK melakukan hal yang sama," ujar Muhammad Isnur di kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

MenurutIsnur, kasus ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada keterkaitan dengan peristiwa sebelumnya, yakni, pengeluaran surat izin proyek reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Berarti dari yang mengeluarkan awal perizinan juga bisa kena. Pada 4 Desember 2014 mengeluarkan izin pulau G, lalu bulan April 2015 mengeluarkan surat izin proyek reklamasi terhadap pulau-pulau lainnya," tandas Isnur. (iy)