JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota III BPK, Prof Eddy Mulyadi Soepardi menepis tudingan audit yang dilakukan BPK ngaco. Ditegaskan bahwa audit BPK dilakukan profesional dan sesuai amanat konstitusi.

Dicegat saat tiba di kantornya gedung BPK, Jumat siang (15/4/2016) Eddy menjawab semua pertanyaan yang diajukan wartawan dari berbagai media masa, termasuk Teropong Senayan. Berikut petikannya.

W : Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan audit BPK ngaco. Apa tanggapan Anda?

EM : BPK bertugas melakukan audit untuk memeriksa apakah penggunaan keuangan negara dilakukan dengan propers atau tidak sesuai dengan standar akutansi keuangan negara.

Audit keuangan yaitu berupa laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang dilakukan atas dasar perintah konstitusi. Selain itu BPK juga melakukan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu salah satunya berupa audit investigasi.

Beda jenis audit beda tujuan. Jadi jangan kita berdebat tentang hasil audit. Karena ini merupakan hasil audit profesional yang dilakukan dengan penugasan. Jadi tidak liar. Bukan auditor yang tidak menggunakan surat tugas, baru itu ngaco.

Kalau audit dilakukan ada surat tugas, ada proses audit, ada laporan audit, ada direview berjennjang dan terakhir disidang badankan menurut saya tidak ngaco. Karena sudah dilakukan sesuai kriteria dan sesuai dengan perintah konstitusi. Jadi dimana ngaconya!

Jadi ngaco dan tidak ngaco referensinya apa? Jadi harus paham audit dulu. Auditor itu pemeriksa, Auditi yang diperiksa. Dua duanya dilandasi UU bukan suka tidak suka.

W : Benarkah ada kesalahan yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

EM : Audit itu tidak pernah mengatakan salah dan benar. Tidak pernah. Salah dan benar itu kalau audit investigasi diputus oleh hakim di pengadilan. Saya rasa tidak ada laporan BPK yang mengatakan salah atau benar.

Anda bisa baca buku dimana saja bahwa auditor itu tidak menilai salah-benar. Yang dihasilkan adalah memeriksa soal fairness, wajar atau tidak. Bukan salah- benar. Yang dilakukan audit investigasi BPK memang beda dengan audit keuangan.

W : Jadi apa hasil audit investigasi itu?
EM : Saya sudah katakan audit investigasi sudah selesai. Dan waya yakinkan dan saya pastikan ada kerugian keuangan negara. Kenapa? Karena penyimpangannya begitu sempurna. Begitu4u sempurna!

Kalau tidak ada penyimpangan lalu kita bilang ada kerugian negara itu ngaco. Namun, kalau ada penyimpangan dan penyimpangan sempurna saya jamin adanya kerugian negara itu. Karena saya yang mengkoordinasikan audit itu.

Saya menjadi koordinator audit investigasi itu bukan kehendak saya. Namun kehendak badan ini (BPK). Audit ini dilakukan bukan hanya untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi untuk seluruh Indonesia.

Saya pernah terlibat dalam pengungkapan 6800 kasus korupsi saat masih di BPKP. Saya ini besar sebagai auditor. Lebih dari 30 tahun saya menjadi auditor. Jadi saya tegaskan ini tidak ada muatan politik! Ini adalah fakta! Fakta ada penyimpangan yang sempurna.

W : Sempurnanya seperti apa?
EM : Lengkap!

W : Apakah itu pula yang diberikan kepada KPK?
EM : BPK itu diminta melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti oleh user. Penyampaian tidak harus semata-mata langsung keluar. Sebab bisa dengan berbagai tahapan. Ada diskusi, ekspose, saling melengkapi data. Semua itu saya jaga dan bertanggungjawab.

W : Mengapa Ahok tidak dipanggil oleh majelis kode etik?
EM : Tidak harus dipanggil. Kode etik bukan urusan BPK, tapi menjadi board (Majelia Kehormatan dan Kode Etik) yang terdiri dari dua dari internal, dua akademisi UGM, dua akademisi UNPAD dan satu praktisi senior auditor profesional. Bukan ahli bangunan. Kita sudah memeriksa dan menerima laporannya.

W: Mengapa surat Ahok tidak ditanggapi?
EM : Saya tahu surat itu. Saya sudah tahu Ahok yang mengadukan. Untuk apa dipanggil?

W : Pemrov DKI Jakarta menyoal hasil penyelidikan BPK?
EM : BPK tidak pernah melakukan penyelidikan. BPK melakukan pemeriksaan!

W : Bagaimana logikanya sehingga ada perbedaan pendapat antara BPK dengan Pemprov DKI Jakarta?
EM : Audit tidak pakai logika. Kami mengumpulkan fakta-fakta.

W : Ada perbedaan indikasi kerugian negara....
EM : Bukan indikasi. Ini (kerugian negara-red) sudah release. Sudah terjadi. Indikasi itu saat dalam LKPD. Sudah dijelaskan Ketua BPK kepada KPK dan DPRD. Kalau nanti hasilnya seperti apa oleh KPK, silahkan.

W : Benarkah BPK menyembunyikan data seperti dituduhkan Ahok?
EM : Saya ingin tanya balik, yang masuk akal yang menyembunyikan data itu yang mencari data atau yang punya data? BPK itu memeriksa untuk mencari data dan fakta. Jangan di bolak-balik.

Sekali lagi jangan dibalik-balik. Mau korupsi jenis apa lagi saya paham. Saya membantu pimpinan KPK sejak awal berdiri. Saya berkeliling pengadilan sebagai ahli membantu penyidik Polri, Kejaksaan maupun KPK.

Kita ini membantu KPK untuk membuat terang suatu perkara. Kalau tidak terang ya sudah. Saya tidak ada masalah. Faktanya kami menemukan ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Dan penyimpangannya sempurna.

W : Ahok mempertanyakan kekayaan anggota BPK....
EM : Itu pekerjaan Gubernur apa KPK? Ada Gubernur nanyain LHKPN saya rasa baru kali ini. LHKPN itu jangan dikomentari kalau tidak ada harta yang tidak benar. Saya sudah tiga kali melaporkan kepada KPK. Tidak pernah ada masalah. Anggota yang lain juga sama taat melaporkan. Saya ingin memperbaiki permasalahan keuangan negara.

W : Apakah lahan yang dibeli itu sudah menjadi aset Pemprov DKI Jakarta?
EM : Kalau Anda membeli rumah dan sudah melunasi, kapan akan menempati. Lusa atau dua tahun lagi? Nah sekarang dilahan yang sudah dibeli itu masih ada bangunan rumah sakit yang dipakai atau tidak?
W : Masih.
EM : Uang sudah keluar atau belum?
W : Sudah.
EM : Anda simpulkan sendiri. Inilah yang antara lain saya katakan terjadi penyimpangan sempurna.

W : Ada salam dari pak Ahok yang mendoakan Anda panjang usia.
EM : Senang sekali salam kembali. Panjang umur.
Alhamdulillah. Salam kembali, sama-sama saya juga mendoakan panjang umur. Saya yakin lama-lama pak Ahok akan paham.(ris)