JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kurang dari sepekan, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar semakin panas. Ini dipicu kabar adanya dukungan Presiden Jokowi kepada salah satu calon ketua umum, Setya Novanto,‎melalui Menteri Koodinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Kabar tersebut beredar di kalangan internal partai, berupa pesan singkat. Pesan itu menyebutkan bahwa Luhut tegas-tegas mendukung eks Ketua DPR itu atas nama Presiden Jokowi.

"LBP tegaskan dukungan ke SN (Setnov) atas nama Presiden. Dia pertaruhkan jabatan untuk itu," demikian bunyi pesan singkat itu yang beredar di kalangan wartawan.

Namun, pihak Istana buru-buru membantah. Mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, maupun Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sudah menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan bersikap netral terkait pelaksanaan Munaslub Golkar.

Sementara itu, Menteri Luhut sendiri tak secara tegas menepis kabar tersebut.

“Kalau saya dukung dia (Setya Novanto), itu hak saya sebagai anggota Golkar,” ujarnya singkat, Senin (9/5/2016).

‎

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari The Political Literacy Institute Jakarta, Gun Gun Heryanto berpandangan, penyebaran kabar itu hanya upaya tim sukses Setnov untuk menarik dukungan para pemilik suara di tubuh partai Beringin. Dia yakin Presiden Jokowi akan bersikap netral.

Gun Gun berpendapat, kepentingan terbaik bagi Istana adalah memastikan Munaslub berjalan demokratis sehingga bisa mengakhiri perpecahan di internal Golkar.

Sebab, kata dia, siapa pun pemenangnya, Golkar sudah dipastikan akan berada di barisan pendukung pemerintah.

"Selain itu, tak ada jaminan Golkar di bawah kepemimpinan Setnov akan lebih loyal kepada pemerintah dibanding calon lain," jelas dia.‎

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah angkat bicara. JK menyebut pencatutan nama Jokowi juga bisa membuat Presiden marah.

"Presiden sama sekali tidak berpihak. Malah marah kalau dikatakan begitu," kata bekas Ketua Umum Golkar itu.

Untuk diketahui, selama ini Luhut Pandjaitan memang sudah dikenal dekat dengan Setya Novanto.

Bahkan dalam kasus yang menggegerkan publik terkait kasus rekaman soal PT Freeport beberapa waktu lalu, Setnov menyebut Luhut sebagai orang yang bisa “dipakai” untuk melobi Presiden demi memperpanjang kontrak pertambangan asal Amerika Serikat itu di Indonesia. Kasus yang mencatut nama Jokowi itu sendiri populer dengan sebutan “Papa Minta Saham”.

Kini, Setnov juga mencatut nama Presiden Jokowi.‎Sehingga ini merupakan kali kedua Setvov ‘mencatut’ nama Jokowi.

Menurut pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, pencatutan ini bisa merugikan nama baik Presiden. Sebab, di antara calon lain, Setya Novanto dinilainya sebagai calon yang menanggung beban moral paling berat.

Selain sengkarut “Papa Minta Saham”, Setnov juga disebut-sebut pernah terlibat dalam sejumlah kasus, seperti korupsi proyek PON di Riau dan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

"Saya kira DPD I dan DPD II Golkar belum tentu mudah memaafkan semua beban moral itu," tandasnya.‎ (iy)