JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengusutan kasus korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat‎ menuju babak akhir. Namun, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menetapkan satu orangpun sebagai tersangka.

Bahkan, dalam kasus ini KPK‎ juga terkesan ragu terhadap hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dalam kesimpulannya menyebut ada kerugian uang Negara.
‎
"Sudahlah, KPK jangan cari-cari alasan terus. Dengan laporan hasil audit investigatif BPK, mestinya sudah menjadi dasar kuat untuk menaikkan proses ke penyidikan, tanpa harus beretorika yang terkesan mengulur-ulur waktu," kata mantan aktivis HMI Ahmad Sulhy kepada TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

"Ini komisioner KPK kemana saja? Tidak mau menggubris temuan BPK? Ada uang Negara yang 'menguap' kok tidak peduli? Belakangan perilakunya kok malah aneh begini, ada apa?," ujar Sulhy.

Pria yang juga inisiator Komite Tangkap dan Penjarakan (KTP) Ahok ini menyebut, jika KPK masih saja berlarut-larut dalam menuntaskan kasus RS Sumber Waras, dalam waktu dekat pihaknya akan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengganti komisioner KPK.

"Ini lima orang komisioner KPK sudah parah, mereka harus diganti. Karena terkesan sangat membela Ahok," ungkapnya.

"Sebut saja misalnya Pak Saut. Bukannya fokus menindaklanjuti temuan BPK untuk menyelamatkan uang Negara yang hilang, ini malah sibuk sana-sini menghadiri undangan jadi narasumber. Kayak enggak ada kerjaan aja, pimpinan KPK kok malah kayak pengamat," cetus Sulhy.

"Bukannya KPK bersama BPK semangatnya sama, sama-sama menginginkan tegaknya keadilan dan selamatnya uang Negara," pungkasnya. (mnx)