JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pada tahun 2012, anggaran reses DPR dalam bentuk "rangka penyerapan aspirasi DPR" sebesar Rp.539.481.045.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.678.431.305.000. Jadi, alokasi anggaran reses kenaikan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp138.950.260.000, terang Uchok dalam releasenya yang diterima teropongsenayan, Senin (8/12/2014) di Jakarta.

Sedangkan alokasi anggaran reses pada tahun 2014 sebesar Rp994.904.572.000. Jadi dari tahun 2013 ke 2014, ada kenaikan anggaran reses sebesar Rp316.471.267.000, atau kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2013 ke 2014 cukup tinggi dan mahal, sebanyak 44% atau sebesar Rp316.4 milyar. Sedangkan kenaikan alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013, hanya sebesar Rp138,9 miliar.

Kemudian, dari itu, bila disimulasikan, alokasi anggaran reses sebesar Rp994,9 miliar dibagi sebanyak 560 orang anggota Dewan, maka setiap orang akan menerima sebanyak Rp1,7 miliar per tahun.

"Dan, setiap tahun ada 11 reses, maka setiap reses atau berkunjung ke dapil masing-masing, maka anggota dewan akan membawa uang kegiatan reses sebesar Rp161.510.158 juta pergiatan," papar Uchok, peneliti Fitra ini. Menurutnya, untuk saat ini, tinggi dan mahalnya biaya reses ini hanya akan menambah mubazir anggaran pajak rakyat.

"Dikatakan mubazir karena, tujuan dan fungsi reses itu sudah mandul karena kegiatannya juga membosankan konstituen, dan Dewan tidak bisa membawa aspirasi rakyat ke tingkat nasional, lantara bagimana mau memperjuangkan aspirasi rakyat? Antara Dewan sendiri, antar fraksi atau partai, dan kelompok kerjanya hanya berantem melulu," sindir dia.

Uchok menambahkan, akan lebih baik disediakan oleh pemerintah Jokowi sebuah "Ring Tinju" saja di DPR agar "pertarungan berantem" ini, tidak liar, dapat ditonton oleh seluruh rakyat, dan pemerintah Jokowi juga puas adu dombanya. (b)