JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan sebut Presiden Jokowi tak punya grand design pemberantasan korupsi. Ia membandingkannya dengan mantan Presiden SBY, ICW Nilai Jokowi tak Punya Grand Design Pemberantasan Korupsi
"Kami tidak melihat grand design pemberantasan korupsi dari pemerintahan Jokowi ke depan. Pemberantasan korupsinya masih tambal sulam dan tidak fokus," kata Ade saat diskusi yang bertajuk "50 Hari Pemerintahan Jokowi" di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (8-12-2014).
Ade menilai Jokowi tidak mampu memenuhi ekspektasi sebagaimana yang diinginkan publik. Ia melihat dari konteks penempatan beberapa menteri di jajaran kabinet kerja yang secara kapasitas dan integritasnya meragukan.
ICW melihat ada potensi kegagalan Jokowi dalam menata pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terutama dari dua jabatan strategis yang memiliki kaitan yang signifikan dengan persoalan KKN yaitu Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung.
"Orang partai banyak konflik kepentingan, termasuk mempunyai hambatan dalam pemberantasan korupsi. Menurut saya ini cukup mengecewakan," ujarnya.
Seperti diketahui Menkumhan yakni Yasonna Laoly berasal dari partai pengusung utamanya yakni PDIP. Sedangkan Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem. Bahkan, Kedua nama tersebut merupakan mantan anggota DPR dari partai masing-masing.residen masih lebih bervisi daripada Jokowi terkait hal itu.
"Kami tidak melihat grand design pemberantasan korupsi dari pemerintahan Jokowi ke depan. Pemberantasan korupsinya masih tambal sulam dan tidak fokus," kata Ade saat diskusi yang bertajuk "50 Hari Pemerintahan Jokowi" di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (8-12-2014).
Ade menilai Jokowi tidak mampu memenuhi ekspektasi sebagaimana yang diinginkan publik. Ia melihat dari konteks penempatan beberapa menteri di jajaran kabinet kerja yang secara kapasitas dan integritasnya meragukan.
ICW melihat ada potensi kegagalan Jokowi dalam menata pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terutama dari dua jabatan strategis yang memiliki kaitan yang signifikan dengan persoalan KKN yaitu Menteri Hukum dan HAM juga Jaksa Agung.
"Orang partai banyak konflik kepentingan, termasuk mempunyai hambatan dalam pemberantasan korupsi. Menurut saya ini cukup mengecewakan," ujarnya.
Seperti diketahui Menkumhan yakni Yasonna Laoly berasal dari partai pengusung utamanya yakni PDIP. Sedangkan Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem. Bahkan, Kedua nama tersebut merupakan mantan anggota DPR dari partai masing-masing. (b)
