JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pembentukan Badan Kemanan Laut (Bakamla) penting dan strategis. Pasalnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia. Sehingga perlu dijaga dan diamankan dengan baik dan tegas.

"Saya setuju adanya Bakamla karena ini adalah amanat UU. Pemerintah harus menangani Bakamla dengan serius dana matang," ujar Mahfudz Sidik, Ketua Komisi I DPR RI di gedung parlemen Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Mahfudz mengungkapkan Bakamla memiliki kewenangan yang paripurna atau lengkap (komprehensif). Intitusi ini berwewenang mulai dari pencegahan, pengamanan sampai penindakan dalam menegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan Bakamla akan mengintegrasikan fungsi 13 kementerian dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Hal itu mengingat luas dan strategisnya tugas Bakamla Mahfud minta pemerintah serius mengurusnya.

"Memang pertanyaannya adalah apakah sarana prasarana ini (Bakamla-red) akan diadakan yang baru atau kemudian akan memfungsikan sarana prasarana yang dimiliki stakeholders- stakeholders yang ada sebelumnya?"ujar dia. Hal ini juga perlu diperhatian pemerintah.(ris/b)