JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah berencana akan menaikkan tarif dasar listrik dan memangkas lagi subsidi solar dari Rp 1.000 per liter menjadi hanya Rp 350 per liter.

keputusan ini dinilai membiarkan terjadinya kartelisasi di sektor energi yang menyebabkan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) menjual bahan bakar minyak dan tarif listrik dengan harga tidak wajar.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, rencana pemerintah tersebut dinilai tidak pro rakyat, karena harus membayar BBM dan listrik dengan harga lebih mahal dari seharusnya.

"Pemerintah terkesan menoleransi kartelisasi sehingga harga energi menjadi mahal. Ini lebih kejam dari kartel daging sapi oleh swasta karena dilakukan oleh BUMN yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah," kata Bambang di kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (17/6/2016).

Dia mengatakan, BBM dan listrik merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat setiap saat, berbeda dengan daging yang hanya dikonsumsi sewaktu-waktu saja.

Pemerintah, kata politisi Gerindra ini, bisa mencegah pengurangan subsidi BBM dan listrik jika mampu membereskan inefisiensi dan kartelisasi tersebut.

"Pemerintah harusnya tidak hanya mempertahankan subsidi, tetapi menurunkan harga energi kalau masalah inefisiensi dan kartelisasi itu bisa dibereskan," ujarnya.

Pemerintah berencana memangkas lagi subsidi solar dari Rp1.000 per liter menjadi hanya Rp 350 per liter. Belakangan, usulan subsidi tetap solar dinaikkan lagi menjadi Rp 500 per liter.(yn)