JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mencoba mengait-ngaitkan Presiden Joko Widodo ke dalam kasus Reklamasi menuai kecaman keras dari PDIP.
Ahok sebelumnya melontarkan pernyataan bahwa Jokowi tak akan jadi presiden jika tidak ada sokongan dari pengembang.
"Saya pikir itu tidak elok, tidak elegan dan sangat tidak pantas untuk diutarakan ke publik seandainya pun benar," kata Politisi PDIP Arteria Dahlan di Jakarta, Rabu (22/06/2016).
Lebih lanjut, dia menyarankan agar Ahok cukup memberikan tanggapan secara proporsional bukan dengan membawa-bawa nama Jokowi yang seolah-olah turut serta melakukan perbuatan hukum.
Sebagai pemegang pemerintahan daerah tertinggi di DKI, kata dia, seharusnya Ahok mampu memikul beban dan menjadi penanggung jawab utama atas segala permasalahan yang ada di DKI.
"Hadapi saja dan jawab apa adanya. Kalau mengait-ngaitkan dengan pak Jokowi seolah-olah ingin mengatakan kalau Ahok salah ya pak Jokowi juga dihukum dong ? Itu kan tidak pantas,"
"Saya juga pertanyakan, negara ini tidak pernah berhutang atau menggantungkan dirinya pada pengusaha, camkan itu!," tegas Arteria.
Untuk itu, kata dia, Ahok jangan lagi mengatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa, baru bisa menjalankan program kerakyatan jika ditopang dengan pengusaha.
"Itu anggapan sesat. Bahkan di negara kapitalis modern yang progresif sekalipun. Pelaku usaha merupakan salah satu elemen penting pembangunan daerah itu harus diakui, tapi bukan berarti kita bergantung pada pengusaha," ungkap dia.
Legislatif asal Jawa Timur yang duduk di Komisi bidang pemerintahan dalam negeri itu meminta agar Ahok disiplin dalam bertutur kata.
"Kan masalahnya sederhana, wartawan mengatakan terkait dengan kontribusi pengembang bagi DKI maupun dalam konteks teman Ahok. Ya, dijawab saja apa adanya, apa benar pengembang itu berkontribusi kepada DKI ? Kemudian jangan hanya dilihat besarannya apakah layak dengan jumlah segitu sebanding dengan kontra prestasi yang harus di berikan oleh pemerintah kepada mereka?," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menggelar rapat dengan Direksi PT Jakarta Propetindo (Jak Pro) tanggal 26 Mei 2015 menyampaikan pengakuan yang menghebohkan.
Dalam rapat yang digelar di Balaikota DKI Jakarta itu Ahok menyebut Jokowi tidak akan bisa menjadi Presiden jika tidak ada peran pengembang proyek reklamasi.(yn)
