Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 27 Jun 2016 - 10:40:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Beredar Selama 13 Tahun, YLKI: Vaksin Palsu Bunuh Generasi Bangsa

84Vaksin-untuk-Anak.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan selama 13 tahun vaksin palsu beredar luas di tanah air. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta segera melokalisir peredarannya, apalagi di rumah sakit.

"Vaksin palsu yang sudah 13 tahun beredar luas, secara tidak langsung sama saja membunuh generasi bangsa," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada wartawan, Senin (27/6/2016), di Jakarta.

Tulus menyatakan, persoalan ini harus menjadi catatan penting bagi Kemenkes dan BPOM. Menurutnya, beredarnya vaksin palsu sejak tahun 2003 itu merupakan bukti bahwa pengawasan tidak dijalankan secara optimal.

"Ini bukti nyata bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM sangat lemah, tidak melakukan pengawasan optimal," ketusnya.

Diketahui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap 10 orang pemalsu vaksin tersebut.

Atas hal tersebut, Tulus mendesak, aparat memberikan sanksi pada pelaku dengan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Harus ada tindakan hukum yang tegas bagi pelaku dengan hukuman yang menjerakan," ujarnya.(yn)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TelkomGroup Resmikan Kabel Laut Pukpuk: Jembatan Digital Pertama yang Menghubungkan Indonesia – Papua Nugini

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 09 Mei 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui operating company PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), meresmikan Sistem Kabel Laut Pukpuk (Puk-Puk 1) hasil ...
Berita

Negara Dinilai Harus Hadir Lindungi Anak di Ruang Digital Lewat PP TUNAS

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembatasan usia media sosial dalam Peraturan Pemerintah Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS dibahas di Fakultas Ilmu Sosial ...