JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pernyataan staf ahli Menteri ESDM Said Didu yang menganggap holding BUMN disektor migas tak perlu izin DPR membuat murka kalangan anggota DPR RI.

Misalnya saja, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Endre Saifoel menganggap pernyataan tersebut tak berdasar.

"UUnya saja belum ada. Kok sudah berani bilang begitu. Terlalu dinilah," tandas Endre saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (29/06/2016).

Selain itu, lanjut dia, keinginan pemerintah membentuk holding BUMN migas belum bisa dilaksanakan.

"RUU migasnya sendiri masih jadi perdebatan, jadi apa dasarnya dia (Said Didu-red) ngomong begitu, ungkap politisi Nasdem ini.

Memang diakuinya, pembentukan holding BUMN migas ditujukan untuk memperbaiki tata kelola disektor migas.

"Tapi intinya holding BUMN disektor energi itu untuk mengganti SKK Migas dan nantinya agar pemerintah tak berhadapan dengan pelaku usaha di sektor tersebut. Aneh pokonya Said Didu bilang begitu," tutup dia. (icl)