JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi PKS di DPR menyelenggarakan diskusi publik bersama Ormas Islam dengan tema 'Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016', Rabu (27/7/2016).

Hal ini diselenggarakan sesuai dengan arahan regulasi Fraksi PKS sepanjang periode 2015-2019 berkaitan pada 3 hal, yaitu Kerakyatan, Nasionalisme Kebangsaan, dan Keumatan.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan, kerakyatan berarti dimaknai untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada rakyat.

Sedangkan Nasionalisme Kebangsaan berarti mendorong agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan diperhitungkan dalam kancah regional dan global.

"Sedangkan, poin Keumatan menempatkan identitas PKS selaku partai dengan basis massa pemilih Islam," kata Jazuli diruang Fraksi PKS lantai 3 Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Diketahui, pembahasan produk legislasi periode 2015-2019, pada tahun 2016 telah ditetapkan RUU Prioritas sebanyak kurang lebih 40 Rancangan Undang-undang (RUU).

Fraksi PKS, jelas Jazuli, dengan anggota yang berjumlah 40 orang terdistribusi untuk mengawal setiap undang-undang yang sedang dibahas.

"Terdapat beberapa undang-undang yang telah disahkan dan PKS tetap konsisten dengan sikapnya contoh yang terbaru adalah UU Tax Amnesty yang mencatat PKS sebagai satu-satunya partai yang menolak," jelasnya.

Di sisi lain, Fraksi PKS tetap mengedepankan sikap untuk selalu konsisten melakukan kajian yang mendalam dari setiap RUU. Oleh karena itu, di setiap masa sidang, Fraksi PKS konsisten mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.

"FGD kali ini tidaklah membahas satu tema tertentu ataupun satu produk RUU, melainkan melakukan pembahasan secara mendalam terkait dengan beberapa UU yang cukup besar memiliki substansi Keumatan," ungkapnya.

Beberapa RUU yang akan menjadi sorotan Fraksi PKS bersama Ormas Islam dalam FGD ini di antaranya adalah RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh, RUU Terorisme, RUU Larangan Minol, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan UU Ketahanan Keluarga.

"Melalui FGD ini diharapkan didapat masukan dari berbagai pihak terkait khususnya organisasi-organisasi masyarakat Islam atas produk RUU tersebut di atas," tutupnya.(yn)