JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan, Indonesia kini terjebak dalam perbudakan modern, yang dipicu oleh liberalisasi ekonomi.Perombakan kabinet, khususnya di bidang ekonomi, akan melanggengkan jebakan itu karena para menterinya mendukung sistem liberalisasi.
"Menggunakan istilah New York Times dalam masalah sistem keuangan dan penyelundupan manusia sebagai pekerja kasar di lingkup internasional, Indonesia sudah terperangkap dalam sistem perbudakan modern. Hal ini tidak akan sanggup diatasi kabinet hasil perombakan kedua. Sebab, Kabinet Kerja sendiri sudah memilih deregulasi dan debirokratisasi sebagai wujud liberalisasi perekonomian," kata dia, di Jakarta, Minggu (31/7/2016).
Saat ini, lanjut dia, Kabinet Kerja sudah menetapkan kebijakan ekonominya adalah kebijakan ekonomi terbuka, walau konstitusi tidak menghendaki seluruhnya terbuka.
"Hasilnya, Indonesia sedang mengikuti tapak perjalanan perekonomian yang gagal mengangkat harkat martabat bangsa," tegasnya.
Oleh karenanya, perombakan struktur personalia kabinet kali ini pun tidak memberi makna mendasar bagi tegaknya kedaulatan ekonomi nasional.
"Hal ini memberi petunjuk, saat neoliberal makin sejati, maka dominasi konglomerasi nasional dan internasional akan berjalan seperti biasa. Bahkan, dengan kecendrungan menguat di tengah rakyat jelata tidak mengerti bagaimana mengangkat harga dirinya," paparnya.
Dalam pandangan Noorsy, keberadaan Sri Mulyani, Tom Lembong, Airlangga Hartarto,Enggartiasto, Bambang Brodjonegoro dan Rini Soemarno di struktur kabinet bidang mengindikasikan kiblat kebijakan ekonomi kembali ke Barat. Menurutnya, dalam situasi ekonomi AS dan Uni Eropa menuju resesi, ekonomi RRC melamban, sementara Jepang memberlakukan suku bunga negatif, maka model kebijakan ekonomi melalui para tokoh tersebut akan berpijak kepada neoliberal sejati.
Liberalisasi perekonomian akan berjalan tanpa hambatan dan semakin meningkat. Peran swasta juga akan semmakin kukuh dalam penyediaan hajat hidup orang banyak.
"Benar bahwa kehadiran Sri Mulyani, Tom Lembong, Airlangga Hartarto, Bambang Brodjonegoro sebagai Kepala Bappenas, dan Enggartiasto Lukita akan menginjeksi semangat baru pergerakan ekonomi nasional. Tetapi semangat dan gairah ini justru mengindikasikan bahwa jalur kebijakan keuangan tetap dikendalikan barat, sementara jalur perdagangan dan infrastruktur akan didominasi RRC," terang Noorsy. (plt)
