JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan menilai tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menggugat UU Pilkada ke MK karena enggan cuti kampanye merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

"Sekarang begini, UU yang mengikuti Ahok, atau Ahok yang harus tunduk UU? Seluruh petahana juga tidak mempersalahkan UU Pilkada soal cuti kampanye," ujar Sukur Nababan kepada TeropongSenayan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Lanjut anggota DPR RI itu menjelaskan, ketentuan cuti kampanye dibuat agar calon petahana tidak menyalahgunakan kekuatan birokrasi.

"Peraturan itu dibuat kan agar fair play, agar calon petahana tidak menyalahgunakan kekuasaan," tegasnya.

Sebelumnya, Ahok sudah mengajukan gugatan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam satu pasal di UU Pilkada dinyatakan bahwa petahana atau calon gubernur yang masih menjabat diwajibkan cuti di masa kampanye.

"Saya hari ini sudah tanda tangan dan mau masukkan ke MK untuk judicial review, bukan menghilangkan pasal. Orang kan curiga, takutnya kalau kita petahana sambil kampanye bolak-balik manfaatkan cuti. Saya katakan, saya bukan minta hapus itu, saya cuma minta seandainya saya ingin menjaga APBD, saya rela tidak kampanye deh, asal saya tidak cuti. Seharusnya kan boleh," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (2/8/2016).

Ahok mengatakan, pihaknya mengajukan hal tersebut karena pemilihan gubernur (Pilgub) kali ini bertepatan dengan penyusunan anggaran. Dengan demikian, katanya, apabila kepala daerah ada yang lebih mementingkan susun anggaran daripada kampanye, seharusnya jangan dipaksakan untuk cuti.

"Jabatan saya kan belum berakhir. Sekarang kalau saya cuti, dipaksa cuti dengan alasan kampanye, nanti anggaran ini siapa yang mengurus. Kita tahu, anggaran DKI begitu berbahaya sampai Rp 70 triliun. Terus setelah saya timbang-timbang, ini tidak bisa diatur dengan baik, saya masih curiga. Saya putuskan saya tidak mau kampanye, masak saya harus dipaksa cuti?," katanya. (plt)