Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 23 Agu 2016 - 11:44:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota Fraksi Hanura Tolak RAPBN Tandingan

41Miryam-S-Haryani-Hanura.jpg
Miryam S Haryani (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani menolak wacana RPABN tandingan yang digulirkan sebagian kalangan anggota DPR.

"Saya rasa tidak ada tandingan dan baru saya dengar berarti (ada istilah RAPBN tandingan) lagi pula RUU APBN disetujui semua fraksi," ujar Miryam di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Diakuinya, memang dalam RAPBN 2017 yang disampaikan pemerintah pada nota keuangan beberapa waktu lalu masih banyak yang perlu dievaluasi. Dan, itu dilakukan saat pembahasan antara pemerintah dengan DPR melalui Badan Anggaran (Banggar).

"Ada bahan evaluasi yang harus ditinjau ulang, mengenai pendapatan negara, dan kita harus menunggu tax amensty dan kita masih menunggu sampai 2 bulan ini , dan soal RAPBN tandingan saya rasa tidak mungkin orang semua menyetujui," terang anggota Banggar DPR ini.

Wacana RAPBN tandingan sempat dilontarkan salah satu anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan beberapa waktu lalu.

Heri menganggap perlunya RAPBN tandingan dikarenakan RAPBN 2017 yang disampaikan pemerintah tidak kredible.(yn)

tag: #apbn-2016  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...