JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dosen Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan (Unhan) Dahrin La Ode menegaskan, orang non-pribumi dilarang mendapatkan jabatan politik di Indonesia.

Untuk itu, ia mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Zhōng Wànxué alias Ahok haram untuk memimpin Jakarta kembali.
Alasannya, Ahok merupakan warga non-pribumi asli yang dilarang untuk memimpin warga pribumi. Kedua orang tua Ahok yakni Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsing (Boen Nen Tjauw) juga asli orang China.

"Silakan tangkap saya, saya siap dikonfrontir dan mempertanggungjawabkan terkait Ahok yang bukan pribumi," ujar Dahrin usai menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema "Nasionalime dan Masalah Dwi Kewarganegaraan di Indonesia" di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Menurut Dahsin, rakyat Indonesia terbagi dua yakni pribumi dan non pribumi yang terdiri dari keturunan Arab, China, India, Pakistan, dan warga lainnya yang mendiamin Indonesia. Pribumi adalah pendiri, pemilik, dan penguasa negara. Sementara non pribumi khususnys dari China menyatakan diri tinggal di Indonesia hanya untuk mendapatkan hak politik saja.

"Jadi kalau pribumi dikuasai non pribumi apa jadinya," ujar Dahrin.

Dahrin menegaskan, di seluruh dunia berlaku bahwa yang menguasai suatu negara adalah pribumi. Jika pun ada non-pribumi yang menjadi pejabat seperti Labour's Sadiq Khan yang menjadi walikota di London merupakan sebagai upaya untuk menarik simpati dari komunitas muslim saja. Oleh karena itu Inggris mengangkat Labour's Sadiq Khan sebagai walikota untuk menipu masyarakat dunia.

"Di dunia dilarang non-pribumi menguasai pribumi," tegasnya.(yn)