JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada yang salah dalam penerapan program pengampunan pajak. Yang salah, kata Kalla, adalah besaran target perolehan pajak.

Pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 165 triliun dari program pengampunan pajak. Namun, hingga kini tebusan masuk baru sebesar Rp 4 triliun.

"Yang keliru itu penempatan target yang terlalu tinggi. Kalau saya ingin katakan, keliru ya, karena pemerintah sendiri (yang menentukan target)," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Realisasi target penerimaan pendapatan dari program pengampunan pajak berpengaruh terhadap APBN. Sebab, dana dari program tersebut langsung masuk ke APBN. Artinya, kata Kalla, ada korelasi risiko terhadap APBN jika target pengampunan pajak tidak terpenuhi.

"Saya belum tahu bahwa ada pemotongan (target anggaran) atau tidak karena kita belum melewati September," ujarnya.

Guna mendongkrak penerimaan negara dari pengampunan pajak, Kalla mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa pihak. Langkah serupa juga dilakukan oleh Ketua Tim Ahli Wapres yang juga Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi. Kalla mengatakan, Sofjan telah mengumpulkan sejumlah pengusaha besar.

"Beberapa ratus orang itu, tiga hari yang lalu. Mereka berjanji untuk segera merealisasikan (pajak) per September ini," kata Kalla. (plt)