Menristek Prof. M Nasir membiarkan pelanggaran aturan dalam lingkungannya. Entah apa yang dipikir atau dikerjakan oleh M Nasir sebagai Menristek Dikti.

Sejumlah laporan pelanggaran aturan di lingkungan kementeriannya selama ini masuk di Ombudsman. Ombudsman pun selalu memprosesnya. Tapi anehnya M Nasir selalu saja membangkang peringatan dari Ombudsman.

Terakhir adalah kasus pemilihan rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, yang nyata-nyata melanggar aturan, yakni PP nomor 4/2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Permendikbud nomor 43/2012, dan peraturan perundangan lain.

Pelanggaran aturan itu utamanya terkait dengan keanggotaan senat akademik UHO yang sangat jelas sebagian tak memenuhi syarat.

Bisa dibayangkan, misalnya, Kepala UPT (unit pelayanan teknis) Keamanan bisa jadi anggota Senat Akademik hanya karena isterinya yang menjadi kepalanya. Juga UPT Kerohanian, dll. Yang dalam kategori kelembagaan adalah non akademik. Kok bisa jadi anggota Senat Akademik.

Demikian juga dengan puluhan orang yang sedang tugas belajar pada program S3 di UNJ, Universitas Udayana, Unair, Unhas, dsb, masih juga berstatus sebagai anggota Senat.

Parahnya lagi, mereka yang belajar itu masih tetap mengajar, terima gaji dan berbagai tunjangan, termasuk jadi pejabat dan anggota Senat.

Menristek Dikti tahu dan atau Ombudsman sudah mengingatkan atas semua itu, tapi M Nasir tetap saja membangkang. Ada isu yang berseliweran bahwa sikap M Nasir yang membiarkan pelanggaran aturan itu sebagai akibat dari perilaku transaksional.

Bahkan ada info yang masih harus diinvestigasi, setiap pemilihan Rektor miliki mahar sekitar Rp. 3 - Rp. 5 milyar rupiah. Barangkali itu pulalah yang memuluskan para bawahannya dalam melakukan pelanggaran aturan seperti yang terjadi di UHO.(*)