Pernyataan Haris Rusly Moti mengenai munculnya narasi "1998 Redux", "Sale Indonesia", dan "Buang Rupiah" membuka kembali perdebatan lama tentang hubungan antara kekuasaan politik, oligarki ekonomi, gerakan sosial, dan dinamika media digital di Indonesia.

Sebagai salah satu aktivis reformasi 1998, Haris menilai bahwa berbagai narasi tersebut bukanlah ekspresi spontan keresahan masyarakat, melainkan bagian dari operasi opini yang didorong kelompok oligarki yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini memunculkan dua pertanyaan penting. Pertama, apakah benar terdapat upaya sistematis untuk membangun sentimen negatif terhadap pemerintahan Prabowo? Kedua, apakah kritik yang berkembang di ruang publik dapat serta merta dikategorikan sebagai bagian dari agenda oligarki?

Politik Persepsi di Era Media Sosial

Dalam era digital, perang opini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kontestasi politik dan ekonomi. Narasi tertentu dapat berkembang secara organik dari bawah (bottom-up), namun tidak menutup kemungkinan pula direkayasa atau diperkuat secara sistematis oleh kelompok berkepentingan melalui jaringan media sosial, influencer, maupun akun anonim.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, media sosial telah menjadi arena perebutan pengaruh antara pemerintah, kelompok oposisi, korporasi besar, dan berbagai kepentingan lainnya.

Karena itu, tuduhan Haris mengenai adanya orkestrasi narasi oleh kelompok tertentu tidak dapat langsung diterima maupun ditolak tanpa dukungan bukti empiris yang kuat berupa analisis data digital, pola distribusi informasi, sumber pendanaan, serta jejaring aktor yang terlibat.

Bayang-Bayang Krisis 1998

Haris menghubungkan fenomena saat ini dengan pengalaman traumatis Indonesia pada krisis moneter 1997-1998. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa krisis tersebut melahirkan konsekuensi ekonomi yang sangat besar.

Banyak aset nasional berpindah tangan, perbankan kolaps, nilai tukar rupiah terjun bebas, dan pemerintah harus mengeluarkan program penyelamatan sektor keuangan melalui berbagai instrumen, termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hingga hari ini, kasus BLBI masih menjadi salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah ekonomi Indonesia. Sejumlah kalangan menilai negara mengalami kerugian besar akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerima fasilitas tersebut.

Namun demikian, penting dicatat bahwa krisis 1998 juga melahirkan reformasi politik yang membuka ruang demokrasi, kebebasan pers, pemilihan umum yang lebih kompetitif, serta penguatan masyarakat sipil. Karena itu, peristiwa 1998 tidak dapat direduksi hanya sebagai kisah "perampokan ekonomi", tetapi juga merupakan titik balik transformasi politik Indonesia.

Kebijakan Prabowo dan Resistensi Kelompok Kepentingan

Salah satu argumentasi utama Haris adalah bahwa kebijakan Presiden Prabowo yang memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, menutup kebocoran ekonomi, dan memperluas penyitaan aset hasil korupsi telah mengganggu kepentingan kelompok tertentu.

Dalam perspektif ekonomi politik, setiap upaya redistribusi sumber daya dan perubahan struktur ekonomi memang hampir selalu memunculkan resistensi dari kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang berjalan.

Namun, di sisi lain, kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian normal dari kehidupan demokrasi. Investor, akademisi, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, media, maupun mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang dilakukan secara konstitusional.

Karena itu, tidak semua kritik terhadap pemerintah dapat dikategorikan sebagai upaya destabilisasi, sebagaimana tidak semua dukungan terhadap pemerintah dapat dianggap bebas dari kepentingan politik.

Mahasiswa dan Independensi Gerakan Sosial

Poin menarik dari pernyataan Haris adalah ajakannya kepada mahasiswa untuk tetap kritis. Ini menunjukkan pengakuan bahwa fungsi utama gerakan mahasiswa bukan menjadi pendukung ataupun penentang pemerintah secara permanen, melainkan penjaga akal sehat publik.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa memperoleh legitimasi moral justru ketika mampu menjaga independensinya dari kepentingan elite politik maupun elite ekonomi.

Karena itu, tantangan terbesar generasi mahasiswa saat ini bukan hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga menghindari kemungkinan menjadi instrumen kelompok kepentingan yang memanfaatkan idealisme mereka untuk tujuan yang berbeda dari kepentingan rakyat.

Pertarungan Narasi Menjelang Konsolidasi Pemerintahan

Pada akhirnya, perdebatan mengenai "1998 Redux" mencerminkan pertarungan narasi yang lebih besar mengenai arah Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.

Kelompok pendukung pemerintah melihat berbagai kritik tajam sebagai bagian dari perlawanan terhadap agenda penguatan negara dan kedaulatan ekonomi. Sebaliknya, kelompok kritis memandang pengawasan terhadap pemerintah sebagai kewajiban demokratis agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Kebenaran mungkin tidak berada sepenuhnya pada salah satu sisi. Yang diperlukan adalah transparansi data, keterbukaan informasi, serta ruang dialog yang sehat sehingga masyarakat dapat membedakan antara kritik yang konstruktif, kepentingan ekonomi yang tersembunyi, dan propaganda politik yang sengaja diciptakan.

Indonesia pernah belajar mahal dari krisis 1998. Pelajaran terpentingnya bukan sekadar menghindari krisis ekonomi, melainkan memastikan bahwa demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik berjalan secara bersamaan. Sebab hanya dengan cara itulah stabilitas dan kemajuan dapat dicapai tanpa mengorbankan kebebasan dan partisipasi rakyat.