Jakarta
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 28 Sep 2016 - 06:54:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Warga Bukit Duri: Terhadap Rakyat Kecil, Pemerintah Ini Raja Tega

64bukitdurilagiya.jpg
Wartawan asing ikut meliput penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016) (Sumber foto : Redaksi Teropongsenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Rapikan (42) kecewa berat kepada pemerintah provinsi Jakarta. Salah satu warga korban penggusuran di RT 5 dan RT 6 Bukit Duri Jakarta Selatan mengaku tak dapat ganti rugi lahan. Dimatanya, pemerintah ini raja tega terhadap rakyatnya.

“Nggak ada ganti rugi sama sekali, pemerintah ke rakyat kecil kurang kebijaksanaannya, nggak kasihan," ujar Daliman, 42 tahun, warga RT 5, saat ditemui di Bukit Duri, Jakarta Selatan seperti dikutip dari Tempo.co, Rabu (28/9/2016).

Daliman juga mengatakan, warga Bukit Duri banyak yang menolak dipindahkan ke Rusun Rawa Bebek.

“Sudah telanjur kesal kita sama pemerintah,” ucapnya lagi.

Pria yang telah menetap di Bukit Duri selama sepuluh tahun itu juga mengakui telah mengeluarkan jutaan rupiah untuk pindah ke tempat tinggal baru.

“Saya biaya sendiri cari kontrakan baru, sudah dapat di Cipinang Lontar,” katanya.

Penggusuran wilayah Bukit Duri dilakukan tak lama setelah pemerintah mengeluarkan tiga surat peringatan yang terbit pada 30 Agustus, 7 September, dan 20 September lalu. Surat peringatan terakhir baru diberikan lantaran adanya gugatan terhadap surat peringatan 1 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hingga kini, proses gugatan masih berlangsung di meja pengadilan. (icl)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Semar Institut: Kritik Adalah Hak Demokratis, tetapi Membubarkan Diskusi Bukan Tradisi Intelektual

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 16 Jun 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Semar Institut, Tunjung Budi, menyayangkan tindakan sejumlah mahasiswa yang membubarkan forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas ...
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...