Berita
Oleh M.Anwar pada hari Kamis, 29 Sep 2016 - 14:31:46 WIB
Bagikan Berita ini :

"Pemimpin Jangan Lagi Berpikir Cari Uang"

47(Golkar)Mahyudin.jpg
Wakil Ketua MPR Mahyudin (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua MPR, Mahyudin, meminta para pemimpin dan tokoh bangsa tidak lagi berpikir mencari uang semata. Mereka harus berpandangan sebagai negarawan bukan politikus.

"Pemimpin dan tokoh bangsa agar sudah tidak lagi berpikir bagaimana mencari uang. Pemimpin dan tokoh bangsa harus berpikir bagaimana membangun bangsa dan negara," kata dia, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR, kepada KNPI di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/9/2016), seperti dalam keterangan tertulis MPR.

Turut hadir dalam sosialisasi itu Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar, anggota MPR Hetifah (Fraksi Partai Golkar), H. Mohammad Mirza (Kelompok DPD), dan Agathie Suli (Fraksi Partai Golkar).

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga mengungkapkan beberapa tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia. Salah satunya kurangnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh bangsa.

Dia mencontohkan KPK menangkap kepala daerah, bahkan salah satu ketua lembaga negara.

"Pemimpin atau tokoh bangsa jangan lagi berpikir mencari uang. Akhirnya bisa melakukan tindak pidana korupsi. Pemimpin dan tokoh bangsa harus berpikir sebagai negarawan," kata dia.

"Itulah kurangnya keteladanan dan contoh dari pemimpin. Kalau menjadi pejabat publik harus mengetahui tugasnya, yaitu berpikir untuk bangsa dan negara," imbuh Mahyudin. (plt/ant)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TelkomGroup Resmikan Kabel Laut Pukpuk: Jembatan Digital Pertama yang Menghubungkan Indonesia – Papua Nugini

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 09 Mei 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui operating company PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), meresmikan Sistem Kabel Laut Pukpuk (Puk-Puk 1) hasil ...
Berita

Negara Dinilai Harus Hadir Lindungi Anak di Ruang Digital Lewat PP TUNAS

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembatasan usia media sosial dalam Peraturan Pemerintah Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS dibahas di Fakultas Ilmu Sosial ...