Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 28 Okt 2016 - 09:04:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Empat Hal Ini Jadi Catatan F-PKS Soal APBN 2017

69refrizal_pks.jpg
Refrizal (Sumber foto : Istimewa)

Empat Hal Ini Jadi Catatan F-PKS Soal APBN 2017


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Anggota DPR dari Fraksi PKS Refrizal memberikan empat catatan terhadap APBN 2017 yang telah disahkan dalam rapat Paripurna, Kamis (27/10/2016).

Pertaman, kata Refrizal, tujuan utama disusunnya APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Untuk itu sangatlah penting untuk menjaga kredibilitas dari APBN yang dibuat dengan memastikan akurasi dari target-target yang telah ditetapkan dan memastikan realisasinya tercapai," kata Refrizal kepada TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Kedua, lanjut legislator dari Dapil Sumatera Barat II itu, mewaspadai keseimbangan primer, terutama defisit APBN yang semakin besar yang mencapai Rp 108,97 triliun, atau meningkat Rp 4 triliun dari APBN-P 2016.

"Bila keseimbangan primer defisit, itu artinya pemerintah ada dalam posisi gali lubang tutup lubang karena terjebak dalam lingkaran menarik utang untuk membayar bunga utang," ujarnya.

Ketiga mengenai target penerimaan pajak. Ia menyarankan pemerintah agar lebih kreatif dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak, dimana dalam beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Terlebih tax ratio Indonesia masih sangat rendah di kisaran 11,52%, sedangkan rata-rata negara ASEAN ada di angka 19-21%.

"Pasca Tax Amnesty, pemerintah harus serius melanjutkan reformasi perpajakan salah satunya adalah dengan mengamandemen paket UU Perpajakan seperti seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, serta penguatan kelembagaan, pembinaan aparat perpajakan, akses data dan informasi, dan lain-lain," ucapnya.

Keempat, kata Refrizal, soal penetapan suku bunga SPN sebesar 5,3 persen yang justru kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk mencapai single digit policy.

"Dalam pandangan saya, seharusnya suku bunga SPN dapat lebih rendah dikisaran angka 5%. Suku bunga yang tinggi mencerminkan risiko negara yang relatif tinggi dan mempengaruhi biaya fiskal ke depan," tutup anggota Komisi XI tersebut.(yn)

tag: #apbn-2017  #pks  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban TPPO, Dijanjikan Kerja di Turki Berujung ke Libya

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 25 Jul 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara nonprocedural. Para korban ...
Berita

PB Mathla'ul Anwar Lakukan Konsolidasi dengan Keluarga Besar MA Se-Sulsel di UMI Makassar

MAKASSAR (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Mathla"ul Anwar (MA), Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA, MM, menghadiri Dialog Pengembangan Dakwah Mathla"ul Anwar di Sulawesi Selatan yang ...