JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tak hanya membuat harga bisa naik turun sewaktu-waktu, pemerintah kini juga menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak sama antar daerah. Jika semua itu dilakukan tanpa alasan yang kuat pemerintah dinilai 'gila'.

"Yang paling penting apa strategi pemerintah dan apa yang sudah di persiapkan pemerintah dalam rangka menerapkan sistem baru ini (harga BBM-red). Jika pemerintah melakukan sistem baru tetapi tidak mempunyai apa-apa itu 'gila' namanya," ujar Mulyadi.

Mulyadi yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR mengatakan hal itu kepada TeropongSenayan, Selasa (20/1/2015) di gedung DPR, Senayan Jakarta. Dia akan mempertanyakan sekaligus mempersoalkan hal ini saat rapat kerja dengan Menteri ESDM.

"Apakah dengan sistem naik turun ini pemerintah sudah siap? Kalau sudah siap apa indikator dan parameternya yang menyebabkan perbedaan harga bbm di berbagai daerah. Nah ini pemerintah harus jelaskan," cetus Mulyadi yang juga politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Mulyadi, pemerintah tak bisa begitu saja meniru negara lain, seperti di Amerika dan Australia dalam menetapkan harga BBM. "Apakah masyarakat kita sudah siap? Apakah sistem yang di bagun selama ini sudah disiapkan untuk mengantisipikasi seperti ini? Ini yang akan menjadikan pertayaan kita pada pemerintah," imbuhnya.

Pemerintah memberlakukan pola penetapan baru harga BBM. Harga di Jawa-Madura berbeda dengan Bali atau daerah lain yang disebut daerah penugasan. Harga premium di Jawa-Madura sebesar Rp 6700/liter. Namun di Bali Rp 700/liter dan daerah lain Rp 6600/liter.(red)