JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, kepala daerah yang berdasarkan kekerabatan atau dinasti politik berpotensi melakukan korupsi anggaran di daerahnya.
Menurut Donal, kepala daerah tersebut harus mampu menjaga jaringan-jaringan yang dimiliki oleh keluarganya sehingga mengeluarkan modal yang banyak dalam menjaga jaringan tersebut.
Ia menambahkan, ada potensi penyalahgunaan anggaran, banyaknya dana bansos dan hibah merupakan fenomena untuk mengeruk akses anggaran negara.
"Perkataan pimpinan KPK kan tidak jauh dari soal dinasti politik dan bagaimana menghidupi partai politik. Rentan kena kasus krouspi karena menjaga jaringan-jaringannya itu butuh dana yang tidak sedikit. Banten misalnya, Andika yang merupakan anak dari Mantan Gubernur Banten jika terpilih harus mampu menjaga jaringan ibunya, karena jika ada setiap kegiatan partai politik atau ormas under bow asti akan dicari terlebih dahulu untuk dimintai dana," ujar Donal dalam diskusi 'Dinasti Politik Rawan Korupsi' di Jakarta, Kamis (8/12/2016).
Lanjut Donal, berbeda dengan kepala daerah yang lahir bukan berdasarkan dinasti politik karena tidak mempunyai beban untuk menghidupi jaringan-jaringan.
"Tapi orang yg lahir tidak dari jaringan politik tidak ada beban untuk mengurusi ormas-ormas underbow parpol itu sendiri," ungkapnya.(yn)
