Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 14 Des 2016 - 09:08:13 WIB
Bagikan Berita ini :

Hari Ini, MK Putuskan Uji Materi UU Amnesti Pajak

62gedungmk.JPG
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Sumber foto : ist)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus permohonan uji materi undang-undang tentang amnesti pajak yang diajukan oleh empat pemohon. Yakni Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati.

"Putusan terhadap empat perkara uji undang-undang amnesti pajak akan dilaksanakan siang nanti," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Seluruh pemohon menilai, UU amnesti pajak ini bersifat diskriminatif bagi sejumlah warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak. Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.

Selain itu tiga organisasi serikat buruh juga berpendapat bahwa UU Amnesti Pajak mengakibatkan para pengusaha pengemplang pajak diampuni hukumannya, sehingga mencederai rasa keadilan buruh yang selama ini patuh membayar pajak.

Yayasan Satu Keadilan juga mempermasalahkan pemaknaan kalimat "tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan dan dituntut, baik secara perdata ataupun pidana jika dalam melaksanakan tugas," dalam ketentuan tersebut.

Kalimat tersebut dinilai memiliki makna imunitas bagi Menteri Keuangan, Pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan amnesti pajak, karena kewenangan yang diberikan oleh ketentuan tersebut bersifat absolut tanpa pengawasan serta evaluasi, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Para pemohon kemudian meminta MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan pasal 1 angka 1, pasal 3 ayat (3), pasal 4, pasal 21 ayat (2), pasal 22, dan pasal 23 ayat (2) UU Amnesti Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.(plt/ant)

tag: #amnesti-pajak  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Polisi Uber Pembunuh Editor Metro TV, Belasan Orang Diperiksa

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 11 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Polisi menduga kuat editor Metro TV Yodi  Prabowo tewas dibunuh. Ada luka bekas tusukan di leher dan dada. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus ...
Berita

Pengamat Ini Duga Ancaman Reshuffle Berkaitan Dengan Penolakan RUU HIP

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-  Pakar Komunikasi Politik Kennorton Hutasoit menilai, ancaman reshuffle Presiden Jokowi bisa terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Pasalnya di bulan tersebut Presiden ...