JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik dari Budget Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengungkapkan, salah satu pemasukan APBD Pemprov DKI yang tidak tercatat adalah bantuan dari pengembang raksasa PT Agung Sedayu Group sebesar Rp 220 miliar.

Adanya bantuan tersebut telah menjadi fakta persidangan karena disampaikan langsung oleh Chairman PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, saat menjadi saksi untuk persidangan terdakwa suap anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi pada Rabu (27/7/2016) silam.

"Dana Rp 220 miliar dari Aguan kepada Pemprov DKI adalah fakta persidangan dan tidak terbantahkan lagi. Jadi masyarakat wajib tahu penggunaan dana itu, karena sejauh ini tidak pernah dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI," kata Amir Hamzah, di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Amir menjelaskan, jika tidak tercatat dalam APBD maka akan sulit untuk diaudit. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan menemui hambatan.

"Kalau sudah begini kami menyarankan aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian lah yang harus turun tangan," ujar Amir.

Dijelaskan Amir, dana dari Agung Sedayu hanya salah satu kasus saja. Karena berdasarkan catatannya masih ada sederet kasus serupa lainnya. Terutama adalah dana yang berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan di tanah air.

"Namun untuk sementara kami sampaikan yang dari Agung Sedayu dulu karena sudah menjadi fakta persidangan," terang Amir.

Lebih jauh, Amir juga mendesak DPRD DKI Jakarta juga tidak tinggal diam. Mereka harus menggunakan hak bertanya dengan memanggil pihak- pihak terkait.

Kemudian Plt Gubernur, Soni Sumarsono juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini.

"Semua pihak berkepentingan untuk menjadikan pengelolaan keuangan DKI yang bersih dan transparan," tegas dia. (icl)