JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan Presiden Jokowi memberikan penjelasan yang memadai pada rakyat Indonesia tentang isu membanjirnya tenaga kerja asing asal Cina. Jika datanya akurat, akan menghentikan kecemasan masyarakat.

"Sebaiknya pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait menjelaskan secara meyakinkan kepada rakyat dengan data-data akurat yang dimilikinya. Sehingga dengan data-data konkrit tak terbantahkan itu rakyat percaya dan bisa menghentikan kecemasannya," tandas Siti Zuhro saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Hal itu menurut dia tidak susah. Sebab, lanjut dia, jika pemerintah punya kemauan untuk menjawab kecemasan publik tentang isu maraknya tenaga kerja asing maka sekaligus mengurangi keresahan publik. Apalagi pemerintah punya instrumen untuk menjawab kerisauan masyarakat tersebut.

"Pemerintah memiliki otoritas, fasilitas dan jejaring (networking) yang luas. Tugas pemerintah mengelola semua yang dimiliki tersebut untuk sebesar-besarnya kemanfaatan warga negara," ujar Zuhro yang juga peneliti senior LIPI itu.

Dia mengaku tidak paham alasan pemerintah memilih menggenjot dan melonggarkan kedatangan turis asal Cina dibandingkan negara lain. Apapun, menurut Zuhro kebijakan yang memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat haruslah dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Enggak tahu persis kenapanya. Tapi setiap perubahan kebijakan yang punya dampak terhadap warga masyarakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik. pemerintah harus merawat kualitas public accountability agar legitimasinya tetap ok," kata dia.

Khusus terkait respon pemerintah akan kecemasan publik terhadap isu banyaknya tenaga kerja asing asal Cina, lanjut dia, sebaiknya pemerintah mengubah pola komunikasi dalam merespon kecemasan publik. Keliru jika membiarkan bergulir liar yang hanya meresahkan masyarakat luas.

"Respon pemerintah yang harus diubah. Jangan menunggu keresahan masyarakat menimbun dan malah makin susah diyakinkan," tandasnya.

Diingatkannya, menjadi sangat penting dalam sistem demokrasi yang dianut bangsa ini, pemerintah melakukan komunikasi yang tak gagap saat rakyatnya dilanda kecemasan. Tak terkecuali komunikasi tentang kebijakan publik yang diputuskan.

"Era demokrasi ditandai komunikasi dua arah (pemerintah-rakyat) yang efektif. Komunikasi dua arah inilah yang antara lain menandai sistem demokrasi. Kebijakan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat penting. Konsekuensi logis dari diterapkannya demokrasi adalah sistem yang transparan dan akuntabel serta membangun komunikasi dua arah yang efektif," ujar dia.(ris)