JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina di Indonesia sebanyak 21 ribu. Sementara data TKA tersebut di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat 31 ribu.

Adanya perbedaan data itu, Menkumham Yasonna Laoly pun memberikan penjelasannya.

"Data kami memang beda dengan Kemnaker yang menyebut 21 ribu. Data di kami 31 ribu yang ITAS (izin tinggal sementara), itu maksudnya dia transaksi perlintasannya. Jadi kenapa data kami berbeda dengan Kemnaker? Yang bekerja itu 21 ribu tetapi kadang-kadang keluar-masuk, keluar-masuk, data perlintasan kami tentunya harus lebih besar," kata Yasonna di Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Selain itu, Yasonna juga membantah soal berita masuknya 10 juta pekerja Cina ke Indonesia.

"Itu hoax (cerita bohong), sekarang banyak hoax. Jadi sekarang kami minta, kalau kamu mengatakan ada data 10 juta orang asing atau yang ilegal satu juta orang tunjukkin ke kami. Karena kami sudah menindak lebih dari 7.887 kemudian dideportasi dan ada 329 orang yang pro justisia selama 2016," bebernya.

Seharusnya, ucap dia, jika memang ada serbuan 10 juta TKA asal Cina pasti dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Seluruh tenaga kerja asing di sini sekitar 70 ribu, jadi yang menyerbu itu siapa?," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah membantah masuknya jutaan pekerja asal Cina, dan menyatakan bahwa hanya ada 21 ribu pekerja asal 'Negeri Tirai Bambu' itu yang ada di Indonesia.

"Banyak yang bersuara-bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 puluh juta. Itu yang menghitung kapan. Hitungan kita 21 ribu, sangat kecil sekali," katanya pada Deklarasi Pemagangan Nasional di KIIC, Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Yasonna juga menepis anggapan bahwa pekerja asing membanjiri Indonesia karena penerapan kebijakan bebas visa.

"Kebijakan bebas visa itu tujuannya untuk turisme dan meningkatkan arus turis. Masa Indonesia yang sebesar ini yang begitu banyak destinasi wisatanya tetapi jumlah wisatawannya lebih kecil dari Malaysia," katanya.

Ia menambahkan pemerintah mengawasi penerapan kebijakan tersebut.
"Kalau orang asing yang masuk itu datanya ada sembilan juta yang keluar juga harus sembilan juta," tuturnya.(yn)