JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, pihaknya menolak rencana pemerintah yang mengizinkan investor asing untuk mengelola pulau di Indonesia.

Lebih parah lagi, ujar Heri, negara asing diizinkan juga untuk memberi nama pulau-pulau tersebut.

"Pengelolaan pulau-pulau dalam negeri atas nama investasi tidak dibenarkan," tegas Heri di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/01/2017).

"Apalagi jika itu terkait dengan pulau-pulau kecil terluar dan wilayah pesisir," sambungnya.

Praktik semacam itu, terang dia, bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Padahal, terang dia, praktik investasi di pulau-pulau di Indonesia yang sebelumnya dikabarkan mencapai triliunan rupiah belum jelas keuntungannya buat Indonesia secara utuh.

"Yang terjadi justru, dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, orang-orang asing yang mengelola pulau-pulau kita justru semakin mengerdilkan peran masyarakat lokal. Tentunya ini dapat menimbulkan potensi gesekan dan kerawanan sosial baru," ungkap Heri.

Sudah pasti, kata dia, kebijakan pemberian 'karpet merah' kepada asing untuk mengelola pulau-pulau Indonesia akan sangat menganggu kepentingan nasional.

"Dan kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi. Kepentingan nasional itu paten, harga mati. Jangan sampai karena kondisi keuangan negara yang hampir jebol, lalu semua cara harus diambil. Bahkan harus 'menyewakan' kedaulatan nasional," sindirnya.

Heri menduga, asing yang datang mengelola pulau di Indonesia itu sudah mempunyai kepentingan yang beragam.

"Bungkusannya saja investasi. Kita tidak pernah tahu aktivitas mereka di situ. Lebih-lebih jika di kawasan pulau-pulau tersebut tersimpan kekayaan alam yang sangat bernilai. Dengan sistem pengawasan kita yang masih relatif lemah, besar kemungkinan kita bisa kecolongan. Belajarlah dari kasus Sipadan dan Ligitan yang akhirnya kita kalah karena pihak lain sudah lebih lama melakukan aktivitasnya di sana," ungkap Heri.

Bukankah pada tahun 2016, beber dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun atau sebesar Rp 15.801,2 triliun. Dimana, salah satu program prioritasnya adalah pengembangan ekonomi di pulau-pulau terluar.

"Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk menilai dan mengkaji dengan lebih komprehensif kebijakan tersebut. Utamakan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Tentunya Partai Gerindra sudah pasti akan menolak dengan tegas seluruh kebijakan yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional," tegasnya.(yn)