JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tidak setuju jika pemerintah mengizinkan asing mengelola pulau terluar di Indonesia.

Sebab, menurutnya, pulau terluar merupakan garis perbatasan NKRI sehingga harus dijaga dengan ketat.

"Pulau terluar itu tidak boleh. Justru pulau terluar itu kita harus bangun pangkalan militer, dan basis TNI, dan harus dikontrol, namanya juga garis perbatasan, tidak boleh dilepas itu," ujar Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Fahri melanjutkan, pihak asing hanya diizinkan mengelola pulau terdalam karena dapat diawasi dengan mudah oleh pemerintah. Selain itu, dampak pengolaannya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

"Kalau yang sebenarnya disebut pengelolaan itu bukan pengelolaan tapi sewa. Misal orang dari Amerika Serikat menyewa pulau Jaya Wijaya di Papua, orang dari Amerika Serikat menyewa pulau Sumbawa yang namanya Batu Hijau, itu dijadikan tambang dan pelabuhan untuk angkut konsentrat PT Newmont, itu kan di dalam dia. Kalau dikelola, misal disitu orang bangun hotel, bangun perkebunan ya gampang dikelola. Efek berikutnya juga dekat dengan masyarakat, dan dia bisa punya efek langsung ke masyarakat," tandasnya.(yn)