JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohamad Ongen Sangaji meminta lima fraksi di DPRD DKI menjaga kondusifitas pascapemungutan suara Pilgub DKI putaran pertama, dengan tidak memboikot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jika aksi boikot dilanjutkan, Hanura bakal balik mengancam.
Ongen menyatakan hal itu menanggapi aksi pemboikotan terhadap rapat-rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh lima fraksi DPRD DKI. Yakni Fraksi PPP, PKS, Gerindra, PKB dan Demokrat/PAN
Menurut Ongen, tindakan itu bukan merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Jakarta.
Ongen berharap, lima fraksi yang mengancam boikot tersebut berpikir ulang. Jangan hanya karena pilgub warga DKI menjadi korban dari ketidakdewasaan berpolitik.
"Jika tetap memaksakan. Saya akan minta Ahok dan SKPD tidak perlu datang jika diundang rapat bersama dewan," tegas Ongen di DPRD DKI Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Ongen menjelaskan, terkait status Ahok sebagai terdakwa yang tetap menjadi Gubernur tidak perlu dimasalahkan. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sudah memutuskan sesuai aturan. Oleh karenanya mantan bupati Belitung Timur itu tetap jadi orang nomor satu di Ibu Kota.
"Jangan buat gaduhlah. Kasihan rakyat," ujarnya.
Wakil Ketua Tim Kampaye Pasangan Ahok-Djarot itu mengancam, jika ada SKPD nekad hadir memenuhi undangan DPRD, dirinya akan meminta Ahok untuk mengganti pejabat yang bersangkutan. "Orang mau kerja kok dihalangi. "Ini tidak main-main," tegas Ongen.
Sebelumnya lima partai politik di DPRD sepakat memboikot rapat-rapat dengan Ahok lantaran statusnya sebagai terdakwa penistaan agama. (plt)
