Berita
Oleh Sahlan pada hari Rabu, 22 Feb 2017 - 19:03:26 WIB
Bagikan Berita ini :
Kasus Pencemaran Nama Baik

Kapolri: Kita Akan Panggil SBY

96sby-marah.jpg
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pihak Partai Demokrat melaporkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut merupakan reaksi atas 'ocehan' Antasari, yang menyebut Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga terlibat dalam rekayasa kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran Nasrudin Zulkarnain yang menyeret nama Antasari.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, laporan dari pihak SBY itu bisa saja gugur jika Antasari mempunyai bukti kuat atas tuduhanya ke ketua umum Partai Demokrat tersebut.

"Nanti kita lihat apakah Antasari itu memiliki bukti, (jika punya) maka laporan pencemaran nama baiknya gugur. Tapi kalau tidak mempuyai bukti, itu bisa pencemaran nama baik," kata Tito di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga berjanji akan menjadwalkan pemanggilan SBY untuk dimintai keteranganya atas laporan dugaan pencemaran nama baik.

"Oh iya, sebagai pelapor kita akan mendengarkan keterangannya beliau (SBY)," tandasnya.(yn)

tag: #antasari-azhar  #kapolri-jenderal-pol-tito-karnavian  #susilo-bambang-yudhoyono-sby  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...